Berita|

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terus memantau ancaman siber menjelang pemilu serentak 2019 digelar. Diperkirakan, ancaman siber dengan muatan politik bakal meningkat mendekati hari pemungutan suara. Karena itu diperlukan antisipasi dari sekarang.

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Asep Chaerudin mengatakan hal itu saat jadi narasumber acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut Asep, makin mendekati ke pemungutan suara, biasanya tensi serta dinamika politik bakal terus meningkat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan memanas. Dalam situasi seperti ini, selalu saja ada oknum atau kelompok yang coba menganggu jalannya pesta demokrasi. Dan di era digital seperti sekarang ini, dunia maya menjadi celah untuk menganggu pemilu.

“Ancaman Siber menjelang perhelatan Pemilu menjadi ancaman yang sangat berbahaya dan dapat mengganggu kelancaran pesta demokrasi terbesar di dunia ini. Terbukti, ancaman siber terkait pemilu terjadi juga di berbagai negara,” kata Asep.

Ia pun menyebut fenomena ancaman siber yang menganggu pemilu yang terjadi di Kanada, Filipina dan Amerika. Kasus di Kanada dan Filipina misalnya, terjadi pencurian data pemilih jutaan orang yang dilakukan oleh hacker. Tentu, ini harus warning yang tak bisa dianggap remeh. Karena sudah dalam taraf membahayakan. Dan, indikasi ancaman siber di Indonesia sendiri kian terasa. Data BSSN misalnya mencatat dari tahun 2004 sampai 2018, KPU menjadi instansi utama yang diserang oleh hacker.

“Fakta ini sangatlah berbahaya jika tidak ada langkah serius yang diambil oleh pemerintah khususnya oleh BSSN sendiri,” kata Asep.

Badan Siber Negara sendiri lanjut Asep, berkomitmen menjaga jalannya pesta demokrasi agar tidak diganggu oleh berbagai ancaman siber. Untuk mengantisipasi itu, saat ini BSSN secara intens terus menjalin komunikasi dengan berbagai instansi terkait mulai dari provider komunikasi, kementerian dan lembaga. Komunikasi juga dilakukan dengan pihak TNI dan kepolisian.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo saat membuka acara Rakornas mengatakan, salah satu kunci dari suksesnya pemilu adalah meningkatnya partisipasi pemilih. Sementara, di satu sisi terjadi fluktuasi partisipasi pemilih dalam setiap kontestasi politik. Diperlukan sinergi antara semua stakeholder pemilu. Terutama yang terkait dengan sosialisasi terkait dengan pemilu.

“Salah satu hal yang terpenting adalah partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat adalah perhatian khusus di pemilu 2019. Ini harus disikapi, salah satunya adalah dengan sosialisasi yang baik, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu bisa meningkat,” kata Hadi.

Sinergi Lembaga

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan, digelarnya acara Rakornas adalah untuk memperkuat sinergi antara seluruh lembaga yang terkait dengan proses pesta demokrasi. Sehingga bisa koordinasi dan komunikasi bisa terbangun dengan baik.

“Sukses pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan pemilu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur Baintelkam Polri Antony Siahaan yang jadi salah satu narasumber di Rakornas mengatakan, untuk pengamanan pemilu, Polri telah menyiapkan berbagai antisipasi dengan menggelar Operasi Mantap Brata 2019. Katanya, dari hasil pemetaan, ada sejumlah potensi kerawanan dalam tahapan pemilu sampai pemungutan suara nanti. Salah satunya adalah masih akan digunakannya politik indentitas.

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window