Berita|

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral saat pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Apabila kedapatan melanggar netralitas dalam Pilkada dan Pemilu, maka ASN bakal dikenai sanksi hingga pencopotan.

“Netralitas ASN mutlak,” tegas Hadi usai membuka acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

ASN, kata Hadi, jangan hanya terjebak pada rutinitas pekerjaan. ASN harus peka terhadap hal-hal strategis di lingkungannya. Misalnya, upaya-upaya politisasi jelang Pilkada dan Pemilu.

Hadi mencontohkan, kepekaan itu misalnya soal peristiwa intimidasi pada acara Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu. ASN itu harus menjadi suri teladan bagi masyarakat di tempat tinggalnya masing-masing.

“Ini hanya warning kepada ASN agar tidak ikut terlarut, terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak bidangnya,” imbuh Hadi.

Saat ditanya soal pencapaian perekaman dan penerbitan KTP elektronik (KTP-el) jelang Pemilu, Hadi mengatakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) saat ini masih terus fokus mengejar sisa perekaman data kependudukan dan penerbitan KTP-el sebesar 2,6 persen persen atau sekitar 4.831.000 jiwa penduduk dari total penduduk wajib KTP-el yang berjumlah 189.635.855 jiwa. Sementara, perekaman data kependudukan yang telah diselesaikan saat ini sebesar 97,4 persen.

Hadi menambahkan, percepatan upaya perekaman data kependudukan untuk KTP-el juga berpengaruh pada tingkat kepuasan pelayanan publik.

Terkait pelaksanaan sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 yang digelar Ditjen Polpum Kemendagri, Hadi berharap, bisa mendorong meningkatnya pemilih-pemilih yang cerdas pada saat pelaksanaan Pemilu mendatang.

sumber : kemendagri.go.id

Comments are closed.

Close Search Window