Berita|

Diperlukan kerja kolektif, yang melibatkan banyak pihak untuk memerangi ekses negatif kampanye di media sosial. Sebab faktanya kini kian mengkhawatirkan. Ekses kompetisi politik yang menjalar ke media sosial telah menelan korban jiwa, seperti yang terjadi di Madura.

Elit politik yang terlibat dalam persaingan politik, terutama dalam pemilihan presiden harus mengerem pernyataan yang provokatif. Kembangkan narasi yang menyejukkan. Demikian dikatakan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron yang juga saat ini tercatat sebagai peneliti senior di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) di Jakarta, Jumat (30/11).

Menurut Daniel, pada wilayah kompetisi politik yang sangat terbuka di era digital ini, ekses negatif kampanye media sosial masih jadi problem yang belum terpecahkan. Harus diakui, begitu gampangnya politik menunggangi teknologi untuk tujuan pragmatis pemilu. “Meskipun mulanya ini alamiah saja, namun berikutnya bahkan menjadi instrumen politik.

Fakta adanya kelompok cyber politik itu bisa kita maklumi,” kata Daniel. Namun dalam perkembangannya lanjut Daniel, efek destruktif dari penggunaan media sosial untuk kepentingan politik, atau yang dipengaruhi dinamika politik tidak terhindar. Salah satu faktornya, panasnya persaingan antar elit memicu gaduhnya aksi saling serang di media sosial.

Panasnya rivalitas di lapangan menjalar ke dunia maya. Maka tak terhindarkan, ketika di dunia nyata elit saling serang, di dunia maya demikian. Jadi ada benang merah yang saling terkait. “Pendekatan penindakan diperlukan sebagai upaya terakhir. Fakta sudah ada terpidana yang bersentuhan dengan soal media sosial akibat ujaran kebencian belum menjalar menjadi kesadaran kolektif untuk menggunakan medsos demi tujuan positif.

Apalagi jika bersifat ejekan atau Sindiran yang berbeda jika disampaikan langsung dengan disampaikan melalui teks medsos,” tuturnya. Tentu kata Daniel, ini tak boleh dibiarkan. Semua elemen yang ingin pesta demokrasi berlangsung aman dan damai, serta berkualitas harus ikut bergerak dan memberi kontribusi bagaimana menyadarkan penggunaan media sosial yang baik.

Ini merupakan persoalan yang harus dipecahkan dengan kerja kolektif. Tapi Daniel sendiri melihat, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal pendidikan pemilih dan juga Bawaslu di bidang pengawasan terlihat gagap merespon persoalan ini. Mereka tidak punya rencana kolektif dan sistemik untuk memimpin penanggulangan penggunaan medsos utk tujuan negatif dan destruktif.

Pengawasan bawaslu untuk medsos hanya ‘hura-hura’ saja. Tidak nampak aktivitas yang menggiring perdebatan dan tindakan pemangku utama (peserta pemilu) dan publik menjadi lebih edukatif.

Rentan Provokasi

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) Kaka Suminta juga sependapat. Menurut Kaka, setiap peristiwa merupakan pembelajaran.

Seperti kasus di Madura. Sekalipun tak terkait langsung dengan tim pemenangan namun peristiwa ini membuktikan bahwa masyarakat rentan terpapar provokasi politik. “Artinya rentan melakukan atau menjadi korban kekerasan,” kata Kaka.

Oleh karena itu, semua pihak, kata dia, harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik, bukan justru terus memproduksi narasi yang memanaskan situasi. Berpolitik yang tidak sekadar mengedepankan kepentingan untuk memenangkan kontestasi politik. Tapi berpolitik yang bisa mencerdaskan publik.

“Bagi penyelenggara khususnya Bawaslu perlu lebih memantau diskusi publik di sosia media juga mengawasi kontenkonten pesan politik yang arahnya memang memecah belah. Harus kerja keras melakukan upaya pencegahan maksimal,” katanya. 

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window