Berita|

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2019, semakin dekat.

Namun belum lagi Pilkada berlangsung, sudah ada ratusan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negeri (ASN) di sejumlah daerah.

“Hingga kini sudah ada 150 ASN yang kena sanksi dari Kementrian PANRB,” ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja ketika menjadi pembicara pada  Rapat Sinkronisasi Program dan Anggaran Tahun 2018 di Hotel Golden Boutique, Jakarta Rabu (2/5/2018).

Menurut Rahmat,  mayoritas PNS itu kena sanksi lantaran mereka melakukan selfie setelah bertemu dengan pasangan calon kepala daerah yang umumnya berlatar artis. Selain selfie, mereka juga memposting foto-foto selfie itu di medsos.

“Baik di Bawaslu mapun KPU tidak ada sanksi bagi PNS yang ikut-ikutan berkampanye. Sanksi itu diatur melalui Surat edaran  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan, surat edaran yang diteken Menpan  pada 27 Desember 2017 telah berisi penjelasan kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” paparnya.

PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Berikut contoh larangan dimaksud:

1.PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2.PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

4.PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;

5.PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;

6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan

7.PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. 

sumber : kesbang.com

Comments are closed.

Close Search Window