Berita|

Masyarakat maupun pemerintah dapat mengawasi setiap aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas). Baik ormas yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Baik ormas lokal maupun ormas asing.

Mekanisme pengawasan terhadap aktivitas ormas itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari adanya Permendagri ini adalah untuk menjamin aktivitas ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan perundang-undangan. Selain itu, demi meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas, serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan ormas, termasuk ormas yang didirikan warga negara asing.

Pasal 3 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 mengatur, mekanisme pengawasan terhadap ormas dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, menteri, gubernur, bupati dan wali kota.

“Keberadaan Permendagri ini untuk memperkuat pelaksanaan UU Ormas,” kata Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P. Balombo.

Dalam Permendagri ini, bentuk pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui laporan. Pengaduan disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai tingkatan dan domisili ormas. Pengaduan itu dapat disampaikan secara tertulis ataupun tidak tertulis. Pengaduan secara tertulis difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah (Pemda).

Untuk tingkat pusat, laporan masyarakat itu ditindaklanjuti oleh menteri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri. Sementara, untuk tingkat daerah ditindaklanjuti oleh gubernur, bupati atau wali kota.

Sedangkan, pengawasan ormas secara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Pengawasan oleh menteri dilakukan melalui Dirjen Polpum Kemendagri dan pengawasan oleh Pemda dilakukan melalui Kepala Badan atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah. Pengawasan oleh pemerintah ini dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun setelah adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 13 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 mengatur untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan ormas dibentuk tim terpadu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window