Berita|

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan setiap daerah wajib memetakan area rawan dan menganggarkan dana bencana alam. Sehingga bila terjadi bencana, daerah bisa cepat menangani tanpa harus menunggu dari pusat. ”Kalau skala bencana meluas, pusat pasti membantu, tetapi daerah harus ada persiapan,” ujar Tjahjo, di Jakarta, Selasa (9/10).

Dana tanggap bencana daerah tersebut akan masuk APBD yang sebelumnya dibahas secara matang dalam RPJMD dan RKPD. ”Pemetaan RPJMD dan RKPD terkait dana tanggap bencana nantinya disesuaikan dengan pemetaan area bencana di setiap daerah,” ujarnya.

”Mengenai hal itu, gubernur, bupati, dan walikota lebih memahami penyesuaian anggaran tersebut dan tentunya tidak menggangu anggaran prioritas pembangunan lainnya,” tambahnya.

Menurut Tjahjo, pemetaan daerah rawan bencana dalam kondisi saat ini sangat relevan ketika kita dihadapkan pada peristiwa bencana alam yang tidak bisa diprediksi, seperti halnya bencana gempa bumi terakhir ini NTB dan Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini, Kemendagri mengingatkan daerah, agar dalam proses RPJMD dan RKPD agar memperhatikan potensi bencana. ”Sehingga deteksi atau antisipasi dini berjalan. Kalau ada bencana rutin, antisipasinya cepat.

Misalnya, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, dan tanah longsor,” bebernya.
Tjahjo menambahkan mekanisme pembahasan RPJMD dan RKPD dalam memperhatikan potensi bencana dapat memetakan berdasarkan antisipasi bencana, terjadinya bencana, dan penanganan pasca terjadinya bencana.

sumber : indopos.co.id

]]>

Comments are closed.

Close Search Window