Berita|

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menyiapkan rancangan tentang pelaksanaan debat caprescawapres Pemilu 2019. Rancangan tersebut, misalnya, pelaksanaan debat dilakukan sebanyak lima kali.

Debat baru akan dimulai pada tahun 2019 dengan rentang waktu yang sedang dalam pembahasan. Formatnya ada tiga, yaitu debat pasangan capres-cawapres, debat capres, dan debat cawapres. “Tetapi saat debat capres, cawapresnya hadir. Pada waktu debat cawapres, capres hadir. Jadi saling hadir semua,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut Wahyu, pihaknya saat ini sudah mulai mengidentifikasi isu-isu utama yang akan dijadikan sebagai materi debat. Panelis dan sejumlah narasumber dalam hal ini juga akan dilibatkan untuk merumuskan isu. Lebih lanjut, Wahyu, mengatakan KPU akan mengadakan penggodokan rencana debat capres-cawapres bersama tim pakar.

“Jadi, rancangan waktunya sudah, isunya sudah, tim pakar sudah, calon panelis sudah, calon moderator sudah, jadi rancangan itu sudah, hanya memang itu baru akan dilakukan di 2019, tapi rancangan itu sudah ada,” jelasnya. Sementara itu, saat ini tahapan Pemilu 2019 sedang dalam masa kampanye.

Terhitung 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang, seluruh peserta pemilu diperbolehkan untuk mengampanyekan visi, misi, program, dan citra diri. Setelahnya, selama tiga hari, terhitung 14–16 April 2019, akan dilakukan masa tenang. Sedangkan 17 April 2019 merupakan hari pemungutan suara, yang akan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Citra Diri

Wahyu juga menjelaskan tentang aturan mengenai citra diri peserta pemilu. Aturan tentang citra diri itu belum tertuang dalam peraturan kampanye, baik dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun dalam Undang-Undang Pemilu. Untuk memasukkan aturan soal citra diri dalam peraturan kampanye, harus melalui proses yang panjang.

Proses itu diawali dengan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR dan pemerintah, dilanjutkan dengan uji publik. “Jadi terkait dengan norma (citra diri) itu, memang kami akui itu belum ada dalam Peraturan KPU. Dalam Undang- Undang juga belum ada sebenarnya,” kata Wahyu.

Meski belum tertuang dalam PKPU maupun undangundang, aturan soal citra diri telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) gugus tugas pengawas pemilu, yaitu antara KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers. Berdasarkan SKB tersebut, gugus tugas menganalogikan citra diri peserta pemilu legislatif berupa logo atau gambar partai politik dan nomor urut partai.

Analogi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan batasan citra diri peserta pemilu presiden dan wakil presiden, yaitu gambar pasangan calon dan nomor urut pasangan calon.

“Dalam peraturan gugus tugas itu sudah ada. Tapi, yang saya sebutkan dalam Peraturan KPU itu belum ada,” ujar Wahyu. Meski baru tertuang dalam SKB, Wahyu mengatakan aturan mengenai citra diri menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu untuk menentukan batasan citra diri peserta pemilu.

Hal itu termasuk untuk melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran kampanye yang berkaitan dengan unsur citra diri. “Ya menjadi dasar, tapi seberapa besar kekuatan dasar itu, masalahnya perlu kita bicarakan dulu dengan gugus tugas,” kata Wahyu. 

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window