Berita|

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan, debat pasangan capres-cawapres dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam metodenya, debat dilakukan oleh KPU yang kampanyenya dibiayai negara dan disebarluaskan melalui media penyiaran.

“Dalam konteks yang diselenggarakan KPU, UU membatasi hanya lima kali saja. Namun sesungguhnya di luar yang diorganisir KPU menurut saya bisa saja debat intensitasnya diperbanyak. Tidak musti dengan paslon, bisa juga melibatkan tim pemenangan atau tim kampanye paslon,” kata Titi, Anggraeni, Senin (10/12) di Jakarta.

Menurutnya, debat yang digelar KPU itu, satu di antara berbagai metode kampanye selain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga, dan penyebaran bahan kampanye.

“Kalau paslon bisa mengoptimalkan internalisasi gagasan dan program dalam setiap aktivitas kampanyenya, menurut saya metode kampanye lain selain debat juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan itu,” ucapnya.

Titi menuturkan, debat sudah terbukti bisa sangat mempengaruhi pemilih. Dicontohkan, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 yang lalu. Namun catatannya, substansi dan gagasan harus dielaborasi dengan baik sehingga bukan sekedar jadi jargon atau bahasa-bahasa kampanye simbolik saja.

Menurut Titi, ada banyak isu utama yang bisa diangkat terkait debat kandidat di Pemilu 2019. Di antaranya, isu utama terkait permasalahan bangsa, seperti tata kelola pemerintahan, pemenuhan hak-hak publik, dan penegakan hukum.

“Termasuk bagaimana kontekstualisasi isu ekonomi, hukum, sosial budaya, politik, dan keamanan dikaitkan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk pula problem mendasar bangsa ini yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Titi.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window