Berita|

?Partai politik kesulitan dalam mencari perempuan untuk diusung menjadi calon anggota legislatif (caleg). Akan tetapi,  Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tak mengalami kesulitan dalam menjaring caleg perempuan, bahkan mereka bisa memastikan kualitasnya.

Secara umum dia mengakui, banyak praktik parpol di Indonesia mengisi syarat caleg perempuan 30 persen sebagai formalitas semata.

“Karena sekedar formalitas, banyak yang kualitasnya akan menjadi kendala. Bagi kami di Perindo sih berlebih,” kata Rofiq, Rabu (18/7).

Bagi Perindo, kata Rofiq, waktu akan memperbaiki kondisi itu. Pihaknya memprediksi ke depan bahwa caleg perempuan akan semakin banyak dan tak sulit ditemukan di masa mendatang.

“Kami percaya suatu saat nanti para politisi perempuan akan sangat banyak dan siap bertarung,” kata Rofiq.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali menceritakan bahwa tak mudah untuk mendapatkan caleg perempuan sesuai kuota 30 persen.

“Realitas budaya kita saat ini, keterlibatan perempuan di ranah publik seperti politik, memang masih sulit ditingkatkan,” kata dia.

Sebagai partai politik, isu itu sudah sejak awal diberi perhatian oleh PDIP. Partai itu memiliki bidang khusus perempuan yang dipimpin seorang Ketua DPP, yang saat ini dipimpin Wiryanti Sukamdani. Selain itu, PDIP banyak melakukan upaya menggerakkannya lewat berbagai kegiatan sosial seperti Rampak Sarinah.

“Tetapi mengajak perempuan berpolitik seperti di negara Eropa dan negara demokrasi maju lainnya terbukti tak seperti membalikkan tangan,” kata Andreas. “Mencari perempuan caleg itu tak mudah. Karena ada kendala budaya.”

Faktor pendidikan pastinya berkontribusi juga terhadap masih langgengnya budaya dimaksud, kata Andreas. Pendidikan sangat penting mengubah mindset, termasuk soal bagaimana seharusnya perempuan terlibat dalam politik. “Kita masih harus terus perjuangkan ini,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah ke depan sebaiknya kuota 30 persen perempuan itu dihapus, sehingga pertarungan untuk menjadi caleg bukan berdasarkan dikotomi gender, Andreas mengatakan langkah demikian tak perlu dilakukan. Minimal, dengan aturan syarat 30 persen keterwakilan perempuan, parpol dimotivasi agar semakin memberi tempat pada perempuan dalam politik.

“Cuma itu, sekali lagi, tak mudah membalikkan tangan. Perlu waktu. Mungkin 20 tahun lagi kita bisa lihat hasilnya lebih baik,” tandas Andreas.?

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window