Berita|

Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Polpum melaksanakan Forum Dialog antara pemerintah dengan partai politik (parpol) dan  DPRD soal pentingnya penataan kenaikan bantuan keuangan dan verifikasi kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (parpol). Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer, Banten, Jumat (2/2/2018).

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bahtir, M.Si mengatakan, parpol memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi karena mereka menjadi aspirasi antara masyarakat dan pemerintah.

“Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat,” kata Bahtiar.

Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legeslatif maupun eksekutif, parpol menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk dibuat kebijakannya oleh pemerintah. Namun, peran strategis itu tidak dengan sendirinya dapat berjalan dengan baik, dikarenakan adanya keterbatasan struktural dan finansial yang menyebabkan parpol gagal menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi.

Dia berpendapat, keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga parpol tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai dengan kesulitan parpol dalam menggalang dana, baik dari iuran tetap anggota maupun dari sumber dana lain yang sah.

Padahal, ketersediaan dana dalam parpol merupakan hal yang vital. Ketersediaan dana parpol tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan parpol sepanjang tahun. Kegiatan ini meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik, kaderisasi, konsolidasi organisasi, dan perjalanan dinas pengurus.

Di sinilah diperlukan peran serta pemerintah untuk membantu permasalahan di atas dengan melalui pengalokasian bantuan keuangan parpol dalam APBN maupun dalam APBD, di mana hal tersebut telah diatur dalam undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) maupun dalam Peraturan Mendagri (Permendagri). Pemerintah telah menerbitan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Turut hadir dalam forum dialog ini Prof. Lili dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Melast. 

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window