Berita|

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menggelar rapat koordinasi penanganan daerah rawan pangan. Hal ini dalam rangka pencegahan potensi konflik sosial di daerah melalui pemetaan daerah rawan pangan yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya di Hotel Golden Flower, Kamis (22/8) kemarin.

Sesditjen Polpum, Didi Sudiana mengatakan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Sejalan dengan itu menurut UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik secara jumlah maupun mutu.

“Selain itu ketahanan pangan baik secara jumlah mutu dan gizi harus menjadi perhatian bagi stake holder terkait. Hal ini mengingat menjadi bagian dari visi Negara Indonesia SDM Unggul Indonesia Maju,” tambah Didi.

Rapat ini kata Didi merupakan langkah awal untuk mengumpulkan 3 stake holder terkait di daerah yaitu Kesbangpol, Dinas atau Badan Ketahanan Pangan dan juga Bappeda yang ada di Kabupaten Kota maupun Provinsi.

Sementara itu Kasubdit Ketahanan Pangan, Tri Jaladara juga menyampaikan penanganan permasalahan rawan pangan tidaklah mudah. Menurut Tri perlu kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional.

“Sehingga dapat tercapainya tujuan forum ini yaitu terjadinya kesamaan dalam pemahaman antar stakeholder terkait ketahanan dan daerah rawan pangan. Serta bersama mengidentifikasi potensi permasalahan rawan pangan untuk melakukan cegah dini,” ujarnya.

Comments are closed.

Close Search Window