Berita|

Tenggat pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 tinggal 8 bulan lagi. Sisa waktu inilah yang harus dimanfaatkan baik itu partai politik, calon anggota legislatif DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota juga calon presiden/ wakil presiden untuk sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Komisi Pemiliham Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 mencapai 77,5 persen dari total daftar pemilih tetap yang telah dikeluarkan KPU RI sebanyak 185.989.880. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai pelaksana teknis, karena terkait sifat keserentakan pemilu.

Namun target partisipasi pemilih itu juga haruslah dibarengi kualitas pemilih. “Jadi partisipasi ini bisa menjadi ukuran legitimasi sebuah kekuasaan seperti apa,” ujar Abdul Kadir Karding Anggota MPR dari F-PKB dalam diskusi 4 Pilar bertajuk ‘Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat’, di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).

Karding mengungkapkan, partisipasi politik di era modern ini menjadi tolok ukur bagi demokrasi kita apakah sudah membaik atau belum. Ia mencontohkan semisal dalam suatu pemilihan, partisipasinya itu banyak, maka dianggap demokrasi itu jauh lebih baik. Tetapi kalau partisipasi politiknya kurang, itu seakan menjadi ‘lampu kuning’ bagi demokrasi sekaligus legitimasi kekuasaan.

Karding juga menegaskan, faktor perkembangan teknologi yang begitu pesat perkembangannya sangat lah mempengaruhi keinginan pemilih untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Peran media, utamanya media sosial sebagai instrumen komunikasi sangat berkontribusi dalam menggerakkan kesadaran dan kewajiban pemilih menggunakan partisipasinya.

“Saya kira medsos atau instrumen teknologi yang kali ini akan menjadi instrumen yang lebih baik bagi (parpol) mensosialisasikan para caleg juga capres yang diusungnya untuk menarik hati masyarakat,” tegasnya.

Apalagi lanjut Karding yang juga menjabat Sekjend PKB itu menyatakan, pengguna terbesar media sosial didominasi kaum milenial, yakni kelompok yang lahir antara tahun 1982- 2004, yang dianggap merekalah yang akan menguasai peradaban milenium baru karena lahir dan besar di era teknologi dan informasi.

Narasi Kebangsaan

Sementara Direktur Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menilai, ledakan partisipasi dalam pemilu jika tidak diiringi oleh elit-elit untuk mengajak keterlibatan pemilih dalam perbedaan pilihan politik akan sangat berbahaya.

Sehingga ia berharap elit-elit politik menggunakan narasi kebangsaan yang saling menyejukkan agar tidak lagi terjadi gerakan semacam #2019GantiPresiden atau #2019TetapJokowi. “Kemampuan elit politik menjadi kunci untuk membentuk penilaian dan memandu pemilih menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya.

Kemudian Nyarwi menjelaskan, saat ini Indonesia tengah mengalami ledakan partisipasi politik. Tampak dari penggunaan media sosial di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia.

Ledakan partisipasi politik ini bisa dimanfaatkan parpol untuk meningkatkan partisipasi politik, misalnya mengambil peran dalam narasi atau menggaet aktor-aktor penting untuk masuk dalam partai politik. Maka dari itu, partai politik harus bisa memanfaatkan ledakan partisipasi politik yang terjadi. 

sumber : koran-jakarta.com

]]>

Comments are closed.

Close Search Window