Berita|

Meski terbukti efektif dan bisa mengefisienkan biaya penyelenggaraan pemilihan, beberapa praktik pemanfaatan teknologi dalam pemilihan umum justru membuka potensi yang mengancam demokrasi. Praktik manipulasi pemilu dilakukan dengan mengeksploitasi data pribadi pemilih yang secara umum bersumber pada registration voters database atau database pemilih dan data dari aktivitas digital media sosial.

“Praktik ini telah marak terjadi di beberapa negara. Teknik-teknis eksploitasi data yang memanipulasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya adalah bentuk pelanggaran privasi,” kata Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Jakarta, Minggu (23/12).

Wahyudi melanjutkan, salah satu metode yang paling sering digunakan adalah dengan modus profiling atau mencocokkan data dan informasi yang ditujukan untuk menggambarkan kehidupan dan minat seorang individu. Dalam pemilu, metode ini dikenal dengan nama VBT atau Voters Behavioral Targeting. Ini sebuah strategi kampanye berbasis data.

“VBT merujuk pada pembuatan profil pemilih berdasarkan perilaku daring pemilih dan data lain yang disediakan oleh data broker, serta penggunaan profil ini untuk menargetkan pemilih secara individu dengan iklan politik melalui media sosial yang dapat dengan mudah disesuaikan,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Wahyudi, terdapat pula teknik VMT atau Voter Micro-Targeting yang dilakukan oleh partai politik untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan calon pemilih dari sumber data yakni dari berbagai jenis komunikasi seperti surat, telepon, dan iklan media sosial. Tidak hanya itu, data tersebut digunakan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan calon pemilih. Kasus Cambridge Analytica, adalah contoh bagaimana dana pribadi dieksploitasi.

“Cambridge Analytica, salah satu perusahaan analis data, telah terbukti melakukan eksploitasi data pribadi pemilih dalam pemilu di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kenya, dan India,” katanya.

Dari data-data tersebut, kata dia, dibangun metode kampanye yang memanipulasi pemilih dalam penggunaan hak pilihnya. Seperti yang terjadi dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016.

Catatan Buruk

Lintang Setianti, Peneliti ELSAM menambahkan, catatan buruk pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pemilu yang terjadi di beberapa negara juga dapat mengancam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia tahun 2019.

Penetrasi internet di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan survey dari We Are Social dan Hootsuite, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam hal perkembangan jumlah pengguna media sosial terpesat di dunia.

“Persoalan regulasi juga menjadi sumber utama menguatnya ancaman Indonesia menghadapi sisi gelap pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pemilu,” katanya.

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window