Perkembangan kelembagaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tidak dapat dipisahkan dengan Kementerian Dalam Negeri, mengingat adanya hubungan kausal antar variabel dalam sejarah Kemendagri sebelumnya terhadap keberadaan organisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dewasa ini dan di masa mendatang.

Berikut ini akan dikemukakan secara garis besar mengenai sejarah perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selama masa reformasi (1997 – sekarang), organisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan sejarah terbentuknya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum seperti sekarang ini, diawali dari: Biro Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1954; Direktorat Politik dan Pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 3 Tahun 1963; Direktorat Jenderal Khusus berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 1970 dan Kepmendagri Nomor 187 Tahun 1970; Direktorat Jenderal Sosial dan Politik berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974. Memasuki awal reformasi perkembangan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa; Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa; Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, berdasarkan Kepmendagri No. 40 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depdagri; Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, berdasarkan Kepmendagri No. 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depdagri; dan saat ini bernama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kemendari.

 Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yakni diantaranya dengan pembentukan forum-forum strategis yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Dan Nomor : 8 Tahun 2006; Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006; Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006; dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2012. Pembentukan forum-forum tersebut merupakan bagian dari bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI.

V  I  S  I

  1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
  2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  3. Menegakkan Demokrasi:Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyakarat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
  4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.
 
MISI
 
  1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
  2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
  3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
  4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
  6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Permendagri No.43/2015 Pasal 144 dan 145)

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umatberagama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
  • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

  1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
  2. Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan;
  3.  Fasilitasi Politik Dalam Negeri;
  4. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
  5. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; serta
  6. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional.

Bagikan

Comments are closed.

Close Search Window