Berita|

Dalam tahun politik saat ini ada sejumlah tantangan demokrasi yang perlu dicermati dan diwaspadai oleh setiap elemen bangsa. Berbagai tantangan itu bakal mempengaruhi kualitas hasil Pilkada serentak 2018.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sejumlah tantangan itu yakni pertama faktor uang. Faktor uang sulit dihindari karena Pilkada membutuhkan biaya politik (political cost) yang luar biasa.

“Politik uang merendahkan martabat rakyat,” kata Tjahjo akhir pekan lalu.

Tantangan kedua, menurut Tjahjo, masih banyak masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah. Marak beredar isu hoaks dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di media sosial.

“Provokasi isu SARA sangat berbahaya, dapat menimbulkan kegaduhan dan stigma buruk suatu kelompok. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan,” tutur Tjahjo.

Tantangan lainnya, kata Tjahjo, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam yang potensial digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai alat meraih kekuasaan.

Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, perlu membangun perspektif perdamaian dalam Pilkada mendatang. Pilkada serentak 2018 memiliki tingkat kerawanan tinggi. Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat dengan menerapkan konsep peace building.

“Politisi agar tidak menggunakan isu agama dan uang dalam kampanye sampai pemungutan suara, untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan money politics,” imbaunya.

Tjahjo mengatakan, Pilkada seharusnya mampu merefleksikan dua inti demokrasi, yaitu kompetisi dan partisipasi. Ada lima indikator Pilkada dan Pemilu yang berkualitas, yakni independensi penyelenggara, independensi birokrasi, partisipasi pemilih yang tinggi serta terpilihnya kepala daerah dengan legitimasi kuat dan berkualitas.

Perlu upaya konkret, sambung Tjahjo, yang harus dilakukan dalam rangka membendung berbagai tantangan yang ada dengan cara-cara yang edukatif. Selain itu, perlu langkah preventif dengan mengajak stakeholder masyarakat untuk berbicara dan menyuarakan Pilkada damai dengan menghindari isu-isu provokatif.

Elemen bangsa, tambah Tjahjo, harus  bergerak untuk menyuarakan Pilkada damai, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

“Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak,” ujarnya.

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window