Berita|

Pesta demokrasi 2019 harusnya menjadi momen untuk saling mempererat rasa persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut tidak sejalan lurus akibat polarisasi masyarakat menjelang Pemilu. Perkumpul­an Gerakan Kebangsaan (PGK) mengajak seluruh elemen un­tuk memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik.

“Pemilu 2019 adalah kon­testasi menuju Indonesia yang lebih baik, bukan memecah belah. Semua elemen bangsa, terutama generasi muda, ha­rus memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini,” seru Ketua Umum DPP PGK, Bursah Zarnubi, pada sambutan acara Refleksi Akhir Tahun 2018 ‘Memperteguh Ko­mitmen Kebangsaan di Tahun Politik’, di Restoran Pulau Dua Senayan, Gatot Subroto, Jakar­ta, Minggu (30/12).

Kemudian, Bursah menilai, saat ini yang terjadi sepanjang tahun adalah narasi kampanye yang dipenuhi dengan ujaran kebencian, hoax, fitnah, kam­panye hitam, dan perdebatan minim data. Sebagian besar narasi negatif itu tersebar se­cara masif melalui media so­sial.

“Kita merasa risau dengan pernyataan beberapa tokoh politik yang mengibaratkan Pilpres 2019 sebagai Barat­ayudha, Armageddon, atau Perang Badar. Jargon dan kam­panye politik bukan lagi ber­sifat adu program, tapi lebih menonjolkan politik identitas dan SARA,” ujarnya

Menurutnya, kampanye pe­milu seharusnya merupakan wahana pendidikan politik, adu program berbasis data se­bagai pertimbangan masyara­kat untuk menentukan pilihan, sehingga energi masyarakat In­donesia dapat terserap ke da­lam atmosfer kampanye yang dapat memberikan pendidikan politik.

Sementara itu Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Maruarar Sir­ait, mengatakan jika selama ini tokoh elit politik, khusus­nya Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersahabat dan tidak saling bermusuhan. Hal ter­sebut merupakan contoh yang baik untuk meredam gejolak polarisasi masyarakat menje­lang Pemilu.

“Dalam lima tahun ini se­ring saling mengunjungi, ke Hambalang naik kuda, makan ini sama-sama, saya pikir ini adalah contoh yang paripurna, politisi menjadi negarawan, Jokowi dan Prabowo sudah kasih contoh jangan sampai persatuan persaudaraan itu hancur gara-gara kompetisi,” tuturnya.

Selanjutnya, Politisi PDI-P tersebut mengajak seluruh ele­men untuk menjaga semangat persatuan dan persaudaraan alih-alih bicara ujaran keben­cian serta saling serang lewat isu politik identitas dan SARA.

Kedaulatan Ekonomi

Selain itu, Ketua Umum DPP PGK juga berbicara soal kedaulatan ekonomi masya­rakat. Menurutnya, secara umum kesejahteraan masyara­kat meningkat seiring dengan semakin membaiknya sarana infrastruktur, pelayanan kese­hatan, akses pendidikan, dan daya beli masyarakat.

“Kita layak memberi apre­siasi atas keberhasilan Pe­merintahan Jokowi dalam menjaga pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berbagai proyek infrastruktur strategis terutama di luar Jawa satu demi satu sudah dapat dinikmati masyarakat, angka kemiskinan terus turun hing­ga 9,82 persen atau terendah sepanjang sejarah Indonesia,” papar Bursah.

Kemudian, Arif Budimanta, ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasio­nal (KEIN), mengatakan di tiap program kerja yang ada, Presi­den Joko Widodo selalu berori­entasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mewujud­kan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window