Berita|

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan dan lembaga perwakilan politik yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Diperlukan upaya mengawal kualitas Pemilu mulai dari jajaran penyelenggara, Pemerintah dan pemerintah daerah, Ormas, partai politik, media massa, dan seluruh elemen masyarakat lainnya.

Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini akan dapat tercapai apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan kewenangannya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penghormatan hak-hak politik setiap warga negara.

Upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan kehidupan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga.

Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja. Namun, harus didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan.

“Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu,” ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Gedung Serbaguna Kominfo RI (11/3/2019).

Soedarmo menyampaikan, dukungan Kemendagri untuk ketenteraman dan ketertiban Pemilu Serentak 2019 adalah dengan antisipasi potensi ancaman, gangguan, dan hambatan. Hal itu karena sangat mungkin potensi ancaman mulai dari hal penafsiran aturan yang berbeda, politik identitas, penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik, money politics, netralitas ASN/PNS dan kampanye hitam melalui berbagai saluran media menjadi alat untuk meraih kekuasaan.

“Dan juga mengantisipasi meningkatnya suhu politik karena banyak pihak yang akan berkompetisi. Para pihak tersebut akan melakukan berbagai upaya agar populer di tengah masyarakat dan terpilih pada Pemilu tahun 2019. Akan tetapi, seringkali cara-cara yang digunakan tidak terkontrol dengan baik, bahkan menggunakan cara yang melanggar hukum,” imbuhnya.

Sumber : Merdeka.com

Comments are closed.

Close Search Window