Berita|

Pemerintah telah menerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Melalui PP yang baru itu, pemerintah menaikkan batasan dana bantuan keuangan partai politik (parpol) yang efektif berlaku mulai tahun anggaran 2018. Terbitnya PP itu tidak lain untuk mengoptimalkan fungsi parpol ke depan.  

“Kenaikan bantuan keuangan parpol dilakukan untuk optimalisasi fungsi parpol, seperti rekrutmen dan sosialisasi politik bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas demokrasi dan Pemilu di Indonesia,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didi Sudiana, S.E., M.M., saat membuka Forum Dialog dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi se-Indonesia dan Kesbangpol se-Provinsi Bali serta pengurus atau pengelola bantuan keuangan parpol di Bali, Kamis (22/2/2018).

Kenaikan dan bantuan keuangan parpol, jelas Didi, diperlukan sebagai insentif negara dalam mendukung penguatan sistem kaderisasi dan penguatan kelembagaan parpol. Sebab, saat ini dana bantuan untuk parpol masih terlalu kecil.

Nantinya, kata Didi, kenaikan dana parpol itu akan diaudit secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengaudit keuangan negara sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2018, maka pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai dasar hukum baru untuk menaikkan dan menganggarkan dana bantuan keuangan parpol dengan nilai besaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Besaran kenaikan bantuan keuangan parpol untuk  tingkat pusat yang semula sebesar Rp108 menjadi sebesar Rp1.000 per suara sah. Untuk tingkat provinsi  sebesar Rp1.200 per suara sah dan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1.500 per suara sah serta dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan APBN atau APBD. Bagi provinsi yang alokasi anggarannya telah melebihi Rp1.200 per suara sah untuk tingkat provinsi dan melebihi Rp1.500 per suara sah untuk tingkat kabupaten/kota maka alokasi anggaran bantuan keuangan parpol untuk tahun berikutnya sama dengan jumlah tahun berjalan.

“Kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota perlu menjabarkan PP yang baru ini agar ditampung dalam APBD,” kata Didi.

Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si mengatakan, dampak positif kenaikan bantuan keuangan parpol salah satunya diharapkan dapat menekan angka korupsi yang terjadi di pemerintahan. Pasalnya, tidak sedikit para pejabat dan wakil rakyat melakukan korupsi untuk partainya, untuk membayar biaya ongkos politik yang mahal sewaktu diusung oleh parpol. Selain itu, kenaikan dana parpol diharapkan dapat memberikan perbaikan kinerja parpol, bukan hanya dalam fungsi di pemerintahan, namun juga fungsi untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Kenaikan dana bantuan parpol juga diharapkan dapat menekan pengaruh pihak luar terhadap kebijakan parpol. Pihak luar itu adalah pihak-pihak yang selama ini telah menjadi donatur bagi parpol. Tidak menutup kemungkinan, pihak ketiga dapat menekan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh parpol yang tidak jarang kebijakan itu justru dianggap tidak pro rakyat dan hanya menguntungkan pihak tertentu.

“Dalam memaksimalkan fungsi parpol, baik terhadap negara maupun terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik maka perlu dilakukan secara efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik,” ujar Bahtiar.

Forum Dialog dengan Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia dan Kesbangpol se-Provinsi Bali serta pengurus atau pengelola bantuan keuangan parpol di Bali ini turut menghadirkan dosen Fisip Universitas Kwarmadewa Bali, Dr. I Gede Agus Wibawa sebagai pembicara.

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window