Berita|

Survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait pemetaan politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan menjelang pemilu 2019 cukup mengejutkan.

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P) Wawan Ichwanuddin mengatakan, hanya 41 persen masyarakat yang tertarik mengikuti berita politik atau pemerintahan. Dan 18 persen masyarakat sering berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara umum.

“Hanya 4 dari 10 orang tertartik untuk mengikuti berita politik atau pemerintahan dan kurang dari 20 persen yang sering atau sangat sering membicarakan masalah politik dengan orang lain,” ucapnya saat pemaparan hasil survei publik yang dilakukan pihaknya, Kamis (19/7) di Hotel Century Park.

Dia melanjutkan, rata-rata orang tidak tertarik politik lantaran merasa bahwa pendapat mereka seharusnya didengar oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Namun, hanya 43 persen yang merasa bahwa pejabat pemerintah akan memberikan perhatian jika mereka menyampaikan keluhan.

Kemudian, televisi menjadi media yang paling sering digunakan publik untuk memperoleh informasi tentang politik, sedangkan media cetak adalah yang paling jarang digunakan. Penggunaan media online untuk mengakses berita politik di kalangan muda lebih tinggi dibandingkan kelompok usia di atasnya.

“Pejabat pemerintah adalah yang paling banyak dirujuk oleh publik untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat sekitar 30 persen. Sedangkan media massa arus utamanya hanya 14 persen,” sebutnya.

Wawan menyebutkan, untuk dukungan terhadap demokrasi sekitar 27 sampai 34 persen publik percaya bahwa demokrasi mengambat pembangunan, merugikan kelompok minoritas, dan menyebabkan pertentangan di masyarakat. Meskipun demikian, sekitar 73 persen mayoritas masyarakat setuju bahwa demokrasi tetap lebih baik dari bentuk pemerintah manapun.

“Survei ini membuktikan ada hubungan antara tingkat pendidikan, wilayah perkotaan dan pedesaan, wilayah jawa maupun luar jawa, dan rata-rata pengeluaran kotor dengan dukungan terhadap demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

sumber : indopos.co.id

Comments are closed.

Close Search Window