Berita|

Partai politik (parpol) wajib memenuhi kuota perempuan 30 persen pada pendaftaran calon legislatif (caleg) 2018. Mereka berupaya memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi itu. Bahkan beberapa partai melebihi dari kuota yang ditentukan oleh KPU. Salah satunya Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) pertama kalinya ini memiliki 23 caleg perempuan. Adapun untuk laki-laki, Nasdem menyiapkan 22 caleg. ”Sebanyak 60 persen keterwakilan perempuan yang kami siapkan. Lebih banyak perempuan dibandingkan lakilakinya,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Pardiman Minggu (22/7).

Untuk penempatan tiap calon juga merata antara perempuan dan laki-laki. Daerah Pemilihan Pasar Kliwon dan Serengan nomor urut satu bahkan ditempati oleh caleg perempuan. Begitu pula di Banjarsari A, pada nomor urut tiga ditempati oleh caleg perempuan pula, sehingga bagi Nasdem tidak ada pembatasan terkait keterwakilan perempuan. ”Kami membuka seluas-luasnya pada siapa pun anak bangsa yang terpanggil. Tentu untuk membangun kesejahteraan Indonesia dengan pengawalan partai ini,” ucapnya.

Untuk penentuan nomor urutnya, selama ini Nasdem melakukan rapat bersama dengan tim Bapilu. Menurut dia caleg perempuan yang lebih banyak mendaftar melalui Nasdem karena di partainya tidak menggunakan mahar. ”Kami tidak ada mahar, sehingga semua biaya secara penuh ditanggung caleg masing-masing,” ucapnya.

Kuota perempuan juga terpenuhi di Partai Demokrat. Peserta Pemilu sejak 2004 ini sudah menyiapkan kuota perempuan sejak dari kader. Di Kota Solo sebanyak 65 persen, pengurus partai merupakan perempuan. ”Sejak kaderisasi, kami sudah memperhatikan kuota perempuan, sehingga tidak sulit memenuhinya,” ucap Ketua DPD Demokrat Supriyanto.

Saat ini dalam pendaftaran jumlah kuota perempuan di Demokrat Surakarta ada 45 persen. Dari 37 caleg yang diajukan, sebanyak 16 orang berjenis kelamin perempuan. Adapun untuk lakilaki, caleg dari Demokrat sebanyak 21 caleg. ”Kami menempatkan tiap dapil secara merata. Bahkan di Dapil Serengan- Pasar Kliwon caleg nomor urut satu adalah perempuan. Selain itu setiap dapil yang lain, sekurang-kurangnya terdapat satu orang perempuan yang mewakili,” katanya.

Tak Ada Perbedaan

Supri mengatakan, penentuan tersebut tidak ada perbedaan bagi nomor urut satu atau tiga dan seterusnya. Sebab semua caleg memiliki peluang sama untuk dipilih. Namun penentuan urutan pertimbangan utama adalah kepengurusan. Selain itu aspek strategi juga menjadi fokus utama. ”Urutan yang kami perhatikan adalah kepengurusan. Setelah itu melihat strategi,” ucapnya.

Berbeda dengan partai lain dalam menentukan nomor urut dan menyaring kaderisasi perempuan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki cara lain. Bahkan proses yang harus dijalani kader PKS cukup panjang. Karena PKS memiliki lembaga adhoc khusus bernama Lembaga Penjaringan dan Penokohan Kader (LPPK). Hal itu bertujuan guna menjaring dan mempersiapkan kader dalam mengemban amanah menjadi pejabat publik. ”Baik untuk anggota legislatif maupun kepala daerah kami saring dengan ketat, sehingga LPPK ini ada dari pusat, provinsi hingga daerah,” ucapnya.

Untuk kuota perempuan, PKS juga memenuhinya sebesar 40 persen atau sebanyak 18 caleg adalah perempuan. Adapun 27 sisanya adalah lakilaki. ”Kalau nomor urut di Banjarsari I bahkan urutan pertamanya adalah perempuan. Bahkan kami juga punya caleg termuda yang juga seorang perempuan,” katanya.

Sementara itu, dalam laporan kegiatannya, Kasubdit Ideologi Kesbangpol DKI Jakarta, Rachmat Hidayat, S.Sos mengatakan peserta kegiatan berjumlah 110 orang yang berasal dari: PW Hima Persis, Forum Komunikasi Pemuda Sawah Besar (FKPS), Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ).

Narasumber kegiatan ini yaitu Koordinator Bidang Cyber dan Data BIN DKI Jakarta,  Drs.H.Agus Suyitno.M.Si. mengulas soal “Mewaspadai Radikalisme dan Paham serta Aliran yang Menyimpang dari Ideologi Pancasila yang Berasal dari Media Sosial,” Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, H.Johan Musyawa yang mengulas mater “Peran dan tugas Komisi A DPRD DKI Jakarta,”  Direktur Infra DKI Jakarta, Ir.Agus A.Chairudin mengkaji soal “Strategi DKI Jakarta Dalam Rangka Implementasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dan terakhir, Intelkam Pilda Metro Jaya, AKBP Sukardi memaparkan soal “Mewaspadai Dinamika Kamtibmas dalam Bidang Ideologi di DKI Jakarta.

sumber : kesbang.com

Comments are closed.

Close Search Window