Berita|

Masalah keterwakilan perempuan yang menjadi salah satu persyaratan 30 persen untuk lolos sebagai peserta pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2019 mendatang, masih menuai polemik antara penyelenggara pemilu dengan partai politik (Parpol).

“Masalah keterwakilan perempuan sebesar 30 persen itu untuk tingkat pusat, sementara untuk di provinsi sesuai dengan aturan hanya bersifat memperhatikan,” ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut, Irham Buana Nasution, di Medan, Jumat (2/2).

Irham mengatakan, Golkar menyiapkan 41 orang dari dua ratus pengurus tingkat provinsi (laki-laki dan perempuan), sebagai keterwakilan perempuan untuk tingkat provinsi. Jumlah tersebut, dianggap bukan penghalang Golkar tidak lolos verifikasi.

“Kita sudah memberikan penjelasan kepada KPU Sumut atas syarat verifikasi yang menjadi acuan perayaratan sebagai peserta pemilu di tingkat provinsi. Untuk di pusat dan provinsi tidak ada masalah, dan begitu juga dengan kabupaten/kota di Sumut,” katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura, Sodrul Fuad menyampaikan, pihaknya sudah melengkapi persyaratan verifikasi untuk peserta pemilu di tingkat provinsi. Bahkan, keterwakilan perempuan yang diajukan Hanura sudah mencukupi.

“Kita sudah melengkapi apa yang menjadi kekurangan dalam persyaratan tersebut. Semua sudah diserahkan kepada penyelenggara pemilu, kemarin itu. Sehingga, kita meyakini maju sebagai partai peserta pemilu di tingkat provinsi. Tidak ada masalah,” ujar Sodrul.

Sodrul menyampaikan, Hanura yang mengajukan 30 persen keterwakilan perempuan. Calon yang diserahkan kepada penyelenggara pemilu itu dinilai berkualitas. Hanura melakukan ini dengan tidak mengabaikan kuantitas dan kualitas calon yang diajukan tersebut.

Sementara itu, anggota pengurus Partai Demokrat, Sopar Siburian menyampaikan, untuk verifikasi faktual di tingkat pusat sudah clear, provinsi khususnya di Sumut, juga tidak ada masalah. Saat ini, verifikasi oleh penyelenggara pemilu sedang berjalan di kabupaten/kota.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) menyatakan, tujuh dari 12 partai politik belum memenuhi persyaratan verifikasi faktual sebagai calon peserta pemilihan umum di tahun 2019.

“Salah satu kekurangan yang lebih dominan menyangkut keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Empat partai baru yang tidak termasuk dari 12 partai itu, sudah melengkapi persyaratan,” ujar Komisioner KPU Sumut, Yulhasni.

Yulhasni mengungkapkan, partai politik yang belum melengkapi persyaratan verifikasi itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“KPU Sumut sudah meminta kepada partai politik bersangkutan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan dalam waktu tiga hari. Tanggal 3 Februari ini, kita akan melakukan verifikasi kembali terhadap ketujuh partai tersebut,” sebutnya.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window