Berita|

Konstitusi menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Asas Pemilu harus mengikat semua penyelenggara negara dan masyarakat, khususnya dalam menyongsong penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu 2019.

“Asas ini jugalah sebagai dasar dan pedoman pemerintah selama ini membuat regulasi Pemilu. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya,” kata Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Bahtiar mengatakan, makna asas tersebut sangat dalam dan luas. Langsung berarti pemilih harus memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Rahasia, lanjut Bahtiar, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketaui oleh si pemilih itu sendiri. Sementara, jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sementara, adil berarti perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

“Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta Pemilu, tapi juga penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window