Berita|

Hakim Konstitusi I Gede Palguna menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 soal larangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah berlaku sejak Pemilu 2019. Karena itu, siapapun pengurus parpol yang maju jadi calon DPD, harus mundur dari pengurus parpol.

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 UU MK,” ujar Palguna dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/9).

Palguna mengungkapkan, Putusan MK Nomor 30 telah diucapkan pada 23 Juli 2018. Sejak saat itu, kata dia, putusan MK tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku. Bahkan, kata dia, dalam pertimbangan hukum, MK menyatakan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

“Kami tegaskan juga sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam Pemilu 2019 dan pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus parpol maka Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud,” tegas dia.

Menurut Palguna, putusan MK setera dengan undang-undang. Karena itu, kata dia, putusan MK sudah bisa menjadi rujukan atau dasar hukum bagi lembaga seperti KPU untuk membuat aturan atau merevisi PKPU-nya.

“Saya kembalikan ke Pasal 47 UU MK, putusan MK mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan, berarti setara dengan UU. Itu sudah sangat kuat,” tandas dia.

Lebih lanjut, Palguna membantah jika pihaknya menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 30 baru akan diberlakukan mulai Pemilu 2024. Menurut dia, pendapat demikian di luar tanggung jawab MK karena tidak terkait substansi pertimbangan dan amar putusan MK yang menyatakan putusan itu berlaku sejak Pemilu 2019.

“Segala pendapat yang berada di luar substansi pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, hal demikian bukanlah pendapat Mahkamah Konstitusi,” tutur dia.

Dia mengakui bahwa pimpinan DPD memang beraudiensi dengan MK pada Rabu (19/9) terkait putusan MK Nomor 30 ini. Audiensi ini dilakukan untuk menjelaskan pertimbangan hukum MK sehingga tiba pada amar putusan Nomor 30 yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD.

“Kami bukan dalam posisi menafsirkan putusan MK Nomor 30 dalam audiensi tersebut, tetapi hanya menjelaskan pertimbangan Mahkamah. Jadi, tidak benar bahwa Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 baru mulai berlaku untuk Pemilu 2024,” pungkas dia.

sumber : beritasatu.com

]]>

Comments are closed.

Close Search Window