Berita|

Dalam pidatonya di acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN di Surabaya yang dihadiri seluruh pasangan calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menekankan tentang pentingnya memahami area rawan korupsi. Kata Tjahjo, ada lima hal yang harus dicermati kepala daerah terpilih. 

“Harus hati-hati nanti kalau jadi kepala daerah. Ada lima hal yang harus  dicermati,” kata Tjahjo di Surabaya, Kamis (12/4). 

Hal pertama yang harus dicermati kata dia, terkait perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran sendiri melibatkan DPRD  dan tentunya pihak  pemerintah daerah sebagai representasi eksekutif. Perencanaan anggaran termasuk area rawan korupsi. Intinya, jangan sampai ada kongkalingkong dalam perencanaan anggaran. 

“Saya kemarin memanggil seorang gubernur, udahlah jangan denger DPRD, kalau DPRD ingin aspirasinya per orang 20 miliar.  Pergubnya saja selesai. Dan bupati walikota juga sama. Jangan kongkalikong. Kayak Jambi kena karena kongkalikong, ” katanya.

Hal kedua yang mesti dicermati kata Tjahjo terkait dengan dana hibah dan bansos. Ini rawan penyelewengan. Karena itu ia minta kepala daerah hati-hati. Jangan sampai menyelewengkan dana hibah dan bansos. Apalagi untuk kepentingan politik. Hal ketiga yang juga  harus dicermati, adalah masalah retribusi dan pajak. 

“Ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada penyelewengan sebab semenjak ada KPK, sudah  358  pejabat yang kena,” katanya. 

Dan yang keempat, terkait belanja dan jasa. Serta hal lain yang harus diperhatikan kepala daerah untuk hati-hati dan dihindari adalah, masalah jual beli jabatan. 

“Ini harus hati-hati, saya ga menilai diri saya. Nah, kepala daerah yang tertangkap KPK karena OTT semua ujungnya pada perencanaan anggaran, Yang kedua belanja barang dan jasa. Terapkan e-planning dan e-budgeting, jangan takut tiru daerah lain. Ini harus transparan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” kata Tjahjo.

sumber : kemendagri.go.id

Comments are closed.

Close Search Window