Berita|

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa semua partai yang berhak mendapat dana bantuan partai secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Tentunya, LPJ dana bantuan keuangan partai ini sebelumnya telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Mereka (partai politik) secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Kemendagri setelah melalui audit yang di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut Tjahjo, badan pemeriksa melakukan audit dana bantuan partai setiap tahunnya. Dan, setelah itu baru laporan pertanggungjawaban bantuan partai disampaikan ke kementerian yang dipimpinnya lewat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Sepengetahuannya, semua LPJ bantuan keuangan partai tidak ada masalah.

“Sampai dengan saat ini LPJ bantuan keuangan partai politik relatif tidak ada masalah,” katanya.

Secara prosedural, lanjut Tjahjo, audit dana partai dilakukan BPK. Dan, audit sampai saat ini efektif, dalam arti belum menemukan adanya indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan dana bantuan partai.

“Soal bantuan keuangan partai tersebut kan telah digunakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri sendiri kata Tjahjo, secara rutin melakukan proses komunikasi. Sejauh ini komunikasi dengan partai berjalan efektif. Mulai dari proses permohonan pencairan sampai dengan setelah dilakukannya audit oleh BPK, selalu dikomunikasikan. Ia sendiri sebagai Mendagri mendorong partai kian transparan dan akuntabel. Terutama menyangkut pengelolaan dana bantuan partai.

“Kami terus mendorong partai politik dalam aspek akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan yang diberikan oleh Negara,” ujarnya.

Sesuai Fungsi

Dana bantuan partai kata dia, harus digunakan sesuai fungsi. Terutama untuk pendidikan politik. Karena itu yang digariskan aturan dan regulasi yang ada. Tentu, harapannya, jika keuangan negara membaik, dana bantuan partai bisa kembali dinaikkan. Kemarin, telah ada penyesuaian besaran dana bantuan partai.

“Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Kemendagri adalah dengan keluarnya PP Nomor 1 Tahun 2018 yakni memberi ruang untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik, sehingga organisasi partai dapat melakukan fungsinya dengan baik serta memberikan pendidikan politik yang maksimal kepada kader dalam melakukan proses rekruitmen dan kaderisasi yang baik. Dengan begitu, partai mendapatkan kader yang terbaik dan jauh dari aspek penyimpangan khususnya melakukan korupsi dan deviasi lainnya,” tutur Tjahjo.

Seperti diketahui, pada Januari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam PP itu, ada beberapa perubahan terkait dengan besaran dana bantuan partai.

Disebutkan dalam PP tersebut, besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik untuk tingkat pusat adalah sebesar 1.000 rupiah per suara sah. Sementara untuk partai politik di tingkat provinsi, dana bantuan yang diterima partai pemilik kursi di DPRD adalah sebesar 1.200 rupiah per suara sah. Dan untuk partai di tingkat kabupaten atau kota yang punya kursi di DPRD, dana bantuan yang diterima sebesar 1.500 rupiah per suara sah. 

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window