Berita|

Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menduga maraknya praktik jual beli dukungan kepada pasangan calon atau mahar politik di Pilkada Serentak 2018 diduga untuk pendanaan partai politik menghadapi pemilu tahun 2019. Mahar, kata dia, dijadikan cara untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya sebagai persiapan Pemilu 2019.

“Mahar politik ini menunjukkan bagian dari strategi partai dalam pendanaan pemilu 2019. Kita tahu Pemilu 2019 membutuhkan dana sangat besar apalagi dilaksanakan serentak,” ujar Hanafi saat diskusi bertajuk “Menolak Mahar Politik di Pilkada,” di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Sarinah, Jakarta, Rabu (17/1).

Hanafi memprediksi besaran anggaran yang dibutuhkan parpol untuk Pemilihan Legislatif 2019 adalah Rp 81 triliun dan untuk Pemilihan Presiden sebesar Rp 100 triliun. Parpol, kata dia bakal habis-habisan di Pemilu 2019 untuk memenangkan pileg dan pilpres, apalagi jika pilpresnya hanya diikuti oleh dua paslon.

“Karena habis-habisan, kebutuhan dana juga habis-habisan. Sementara kebutuhan parpol ini tidak dicukupi oleh negara, makanya sekarang parpol harus mengisi kasnya. Salah satunya lewat pilkada serentak 2018,” tandas dia.

Menurut Hanafi, mahar politik akan semakin besar jika kandidatnya mempunyai elektabilitas rendah. Dengan adanya mahar politik, kata dia, parpol mengabaikan aspek kapasitas, rekam jejak bahkan elektabilitas calon.

“Dengan adanya mahar politik, maka proses kaderisasi sudah tidak ada gunanya lagi. Parpol akan memilih orang yang mampu membayar mahar dibandingkan kader sendiri,” tutur dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan mahar politik akan membuat sumber daya alam di daerah digadai sejak awal. Menurut dia, dengan mahar politik, orang sudah melakukan investasi sejak awal.

“Jadi, sumber daya daerah setelah pilkada sudah bisa dipastikan tergadaikan sejak awal. Kalah mahar besar, peluang menggadaikan sumber daya alam lebih besar,” pungkas dia.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window