Berita|

Setiap orang berhak membentuk organisasi masyarakat (ormas). Pemerintah mencatat jumlah ormas di Indonesia kini mencapai 394.250. “Per hari ini, jumlah ormas ada 394.250, baik di tingkat pusat, dan provinsi. Silakan orang mau bentuk ormas. Tugas Pak Jaksa Agung mencermati kalau ada ormas aliran sesat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk “Empat Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla: Membangun Manusia Indonesia, Menuju Negara Maju” di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10). “Kalau ada ormas menyimpang dari Pancasila harus kita ingatkan sampai harus kita bubarkan,” ujarnya.

Ditegaskan, ormas yang dibubarkan karena memiliki agenda mengubah Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. “Sikap siapa lawan siapa kawan yang anti Pancasila bukan tanggung jawab kepolisian dan TNI, tapi kita semua. Kita harus berani tentukan sikap, siapa kawan siapa lawan terhadap orang perorangan atau kelompok yang punya keinginan mengganti Pancasila, UUD 1945,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo menyebut bahwa regulasi di Indonesia begitu banyak. Melingkupi setiap proses pengambilan keputusan politik pembangunan. “Ini yang memnbingungkan bupati, wali kota, menteri, sehingga diskresi pun seperti tidak ada,” ujarnya.

Diungkapkan, Kemdagri mencoba membatalkan sekitar 3.300 peraturan daerah dan peraturan mendagri. Meski begitu, ia menyayangkan adanya gugatan dari oknum kepala daerah terkait pembatalan peraturan tersebut. “Namun terus kami akan persingkat. Saya yakin kepala daerah juga selektif menyusun peraturan daerah,” ungkapnya.

Terkait tahapan konsolidasi demokrasi, menurut Tjahjo, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2015, 2017, dan 2018 berjalan lancar. “Tiga kali Pilkada Serentak sukses. KPU dan Bawaslu sudah profesional. Atensi luar biasa dari Polri, didukung TNI dengan tiga matranya, BIN, Satpol PP untuk menjaga stabilitas. Gakumdu oleh kejagung,” ucapnya.

Ia juga menuturkan, forum komunikasi dibentuk hingga tingkat kecamatan. Dengan begitu, deteksi dini sekecil apapun bisa dicermati. Sementara mengenai penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Tjahjo menyatakan, pemerintah telah membahasnya.

Inspektorat kabupaten/ kota, lanjutnya, tak lagi bertanggung jawab kepada bupati/ wali kota. “Ini harus ditingkatkan. Inspektorat di tingkat kabupaten/ kota, bertanggung jawab ke gubernur. Inspektorat provinsi kepada inspektur jenderal Kemdagri. Penguatan sumber daya manusia sudah. Tinggal kita bahas eselonisasi,” jelas Tjahjo.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window