Berita|

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Acara yang berlangsung di Ball Room Hotel Paragon, Jakarta, Kamis (16/5), ini dimaksudkan untuk merekatkan kembali masyarakat yang terpecah usai pemilu serentak 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya memberikan arahan kepada para peserta dan mengingatkan bahwa penangan konflik merupakan wewenang kepala daerah berdasarkan UU dan Peraturan Menteri. Karena itu, pemerintah daerah (pemda) mulai dari tingkatan provinsi sampai kabupaten harus memelihara kondisi damai dalam masyarakat, membangun sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatakan dini.

“Sesuai temanya, kita harus bisa merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa pasca-pemilu 2019. Rakyat Indonesia jangan sampai terpecah,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Tjahjo, kegiaan ini merupakan bentuk antisipasi konflik yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional juga mengganggu pembangunan nasional. Tujuannya untuk mewujdukan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergitas seluruh aparatur pemerintah pusat dan daerah.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. Dalam sambutannya Soedarmo mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.

Soedarmo juga menjelaskan bahwa penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi dan terpadu serta terkoordinasi seluruh unsur tingkatakan pemerintah. Baik tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat daerah yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial kepada lima provinsi dengan nilai tertinggi, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama. Sedangkan peringkat dua diraih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ketiga Provinsi Maluku Utara, keempat Provinsi Lampung, dan kelima Provinsi Aceh. Penghargaan secara langsung diserahkan Mendagri Tjahjo Kumulo.

Selain dihadiri Mendagri, acara ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, juga perwakilan TNI dan Polri. Masing-masing memberikan paparan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta kesiapan Pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga kedamaian bangsa.

Bahkan TNI dan Polri secara langsung siap bahu membahu bersama masyarakat menjaga kedamaian dan keutuhan Negara NKRI.
Rakornas ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya, imbauan kepada pemerintah daerah agar merespons secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Kedua, setiap daerah harus meningkatkan koordinasi dan keterpaduan tim terpadu penanganan konflik sosial khsusunya dalam mendeteksi potensi konflik di masyarakat. Terakhir, kepada lima provinsi dan lima kabupaten/kota terbaik dalam tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2018 untuk tetap mempertahankannya.

Sumber : JawaPos.com

Comments are closed.

Close Search Window