Berita|

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lebih banyak menelan dana dibandingkan dengan Pilkada yang waktunya disesuaikan di masing-masing daerah.

“Pilkada serentak itu justru yang kami tangkap tidak efisien, (atau) semakin tinggi biayanya dibandingkan Pilkada satuan,” ujar Tjahjo seperti yang diinformasikan dalam cnnindonesia.com, Senin (22/1/2018).

Data Kemendagri 2015, penyelenggaraan pesta demokrasi di 269 daerah menghabiskan anggaran mencapai Rp7 triliun lebih. Kemudian, di Pilkada 2017 yang hanya diikuti 101 daerah, pemerintah menggelontorkan dana mencapai Rp5,9 triliun.<iframe width=”300″ height=”250″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ vspace=”0″ hspace=”0″ allowtransparency=”true” scrolling=”no” allowfullscreen=”true” id=”aswift_0″ name=”aswift_0″ border-box; max-width: 100%; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 300px; height: 250px;”></iframe>

Sementara tahun ini, pemerintah berencana mengucurkan dana lebih dari Rp15 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di 171 daerah. Dana tersebut akan disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah.

“Dengan pilkada serentak, harusnya (biaya) semakin kecil, tetapi nggak, malah semakin besar biayanya,” tambah Tjahjo.

Honor penyelenggara

Sebelumnya Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan bahwa lebih dari separuh anggaran diperuntukkan bagi honor penyelenggara.

“Jadi yang bisa kita efisiensi itu kegiatan, perjalanan dinas, APK (alat peraga kampanye) juga. Tapi, itu kan tergantung kemampuan masing-masing daerah,” jelasnya.

Namun di sisi lain dengan adanya pesta demokrasi seperti Pilkada ini akan mendongkrak roda perekonomian daerah. Khususnya, industri kecil yang berperan sebagai produsen kelengkapan kampanye. Oleh karenanya, laju perekonomian biasanya bakal semakin pesat pada tahun penyelenggaran Pilkada.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window