Berita|

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut biaya penyelenggaraan Pilkada Serentak lebih boros dibandingkan dengan pilkada satuan.

“Pilkada serentak justru yang kami tangkap tidak efisien karena biaya semakin tinggi, dibanding pilkada satuan,” ungkap Mendagri usai rapat Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kompleks Kantor Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, pada penyelenggaraan pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah menelan anggaran Rp 7 triliun. Pilkada serentak 2017 menelan biaya yang tak sedikit, yakni Rp 5,9 triliun kendati jumlah daerahnya lebih sedikit, yakni 101 daerah.

Sementara itu, di tahun ini, pemerintah berencana menggelontorkan dana Rp 15 triliun untuk hajatan demokrasi di 171 daerah.“Pilkada Serentak bukan semakin kecil, tapi enggak, malah semakin besar biayanya,” jelas Mendagri.

Sebagai informasi, Indonesia akan menghelat ajang pesta demokrasi di 2018. Yakni 171 daerah, yang tediri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.

Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Namun, Tjahjo menilai, adanya hajatan demokrasi tersebtut bisa mengerek perekonomian di masing-masing daerah seiring dengan naiknya sektor konsumsi.

Naiknya sektor konsumsi tersebut salah satunya adalah dengan pembuatan kaos dan flyer menjelang pilkada yang diharapkan bisa mengerek perekonomian di daerah.

 “Harusnya bisa meningkat, karena bikin kaos, flyer, ada pertumbuhan yang bagus, harusnya begitu,” kata dia.

sumber : tribunnews.com

Comments are closed.

Close Search Window