Berita|

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau para calon Kepala Daerah pada Pilkada serentak tahun 2018 ini, untuk tidak berkampanye yang mengandung ujaran kebencian.


“Marilah beradu konsep, beradu gagasan, beradu ide untuk membangun daerah yang akan dipimpinnya. Janganlah kampanye yang berujar kebencian. Jangan kampanye SARA dan jangan kampanye yang berbau fitnah,” ujar Tjahjo pada perayaan HUT Pemadam Kebakaran (Damkar) Nasional ke- 99 yang dipusatkan di Ambon, Kamis (1/3).

Tjahjo juga meminta Satuan Damkar untuk ikut bersama pihak kepolisian, TNI, jajaran Kejaksaan, jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), serta pegawai negeri sipil (PNS) dan elemen lainnya, untuk bersama-sama menjaga pesta demokrasi, agar terpilih kepala daerah yang amanah, yang mampu memimpin daerah, yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mampu mempercepat pembangunan yang ada di daerah. 

Tjahjo mengingatkan, meski berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, namun tahun 2018 ini aroma dan suasananya sudah terasa memasuki Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang baru akan berlangsung di tahun 2019 mendatang. 

Tingkat partisipasi politik masyarakat, disebutnya, akan menjadi ukuran sukses dan tidaknya Pilkada serentak ini. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melawan politik uang. 

‘’Kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mampu membongkar indikasi politik uang dari oknum-oknum penyelenggara Negara. Politik uang juga jangan sampai dilakukan oleh para pelaku dan para pengambil kebijakan, termasuk tim sukses maupun calon yang ada,” katanya. 

Tjahjo menyebut politik uang adalah racun demokrasi yang harus  dilawan dalam era Pilkada ini. 

Selanjutnya Tjahjo mengingatkan soal ancaman terhadap bangsa ini, yang harus dicermati oleh segenap elemen bangsa. 

Sebagai bangsa yang besar, dengan jiwa penuh semangat mempertahankan ideologi Pancasila, disebut Tjajho merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa ini.

Mempertahankan ideologi Pancasila, mempertahankan UUD 1945, mempertahankan NKRI, mempertahankan Bhineka Tunggal Ika, dikatakannya, bukan hanya tanggungjawab TNI dan kepolisian saja. Melainkan tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa termasuk jajaran Damkar. 

‘Kita harus berani menentukan sikap, siapa kawan siapa lawan. Terhadap perorangan, golongan, maupun kelompok yang terang-terangan atau tertutup ingin merubah ideologi Negara kita Pancasila, dan ingin memporok-porandakan Bhineka Tunggal Ika termasuk ingin memporak-porandakan NKRI,” tandasnya Tjahyo. 

Itu sebabnya, dia juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah membongkar jaringan, maupun kelompok-kelompok orang, yang ingin membuat onar bangsa ini. Termasuk yang menyebarkan berita-berita fitnah.

Dia menegaskan, akan melawan, jika ada penghinaan dan penghujatan, baik pada perorangan maupun lembaga institusi yang ada. Jika ada orang, kelompok, atau golongan yang menghina lambing-lambang Negara, dirinya minta supaya dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

“Kita lawan orang-orang yang membuat fitnah dan onar terhadap negara ini. Kita ini negara yang besar. Negara yang santun. Mari kita lawan kelompok-kelompok, apalagi yang punya kepentingan politik jangka pendek dengan menebar isu, menebar fitnah. Apalagi membuat isu dan fitnah terhadap Presiden kita,” tegas Tjahjo.

sumber : gatra.com

Comments are closed.

Close Search Window