Berita|

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dan menghimbau kepada calon kepala daerah  Se-Jawa Tengah dalam pilkada 2018 agar memahami area rawan korupsi.
Ia mencermati dari kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi kepada beberapa kepala daerah. 
Hal ini disampaikan Tjahjo dalam pengarahannya kepada 21 pasang calon kepala daerah Se-Jawa Tengah, di room Quest Hotel, Semarang, Selasa (8/5).
Menurutnya, ada beberapa area rawan korupsi yang perlu dipahami betul oleh kepala daerah, diantaranya pada perencanaan anggaran, dimana ini merupakan faktor yang paling banyak jadi temuan.
Selain itu, Tjahjo Kumolo juga menyinggung proses hibah dan bantuan sosial, retribusi serta pajak jual beli barang dan jasa.
Penanggulangan korupsi menjadi perhatian khusus Pemerintah, sebab menurutnya korupsi merupakan salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia.
Senada dengan Mendagri, Penasehat KPK yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut Muhammad Tsani Annafari menyampaikan bahwa kepala daerah seharusnya menjadi panglima pemberantasan korupsi di daerahnya, bukan malah sebaliknya.
Ini menurut Tsani sangat penting, sebab sebuah daerah akan susah maju jika kepala daerahnya ditahan oleh KPK.
Situasi seperti ini akan menjadi kendala kedepannya.
Dan di dalam proses pilkada ini akan mendapatkan hasil yang baik jika, calon peserta, penyelenggara dan masyarakat pemilihnya memiliki integritas.
Sementara itu, Pejabat Sementara (PJS) Wali Kota Tegal, Achmad Rofai menyampaikan bahwa pengarahan ini merupakan moment penting yang harus dipahami oleh semua pihak.
“Apa yang disampaikan Mendagri untuk memahami area korupsi, ini berarti dan dengan memahami tersebut diharapkan tidak akan melakukan korupsi,” ujarnya.
PJS. Wali Kota berharap, siapapun yang akan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal bisa amanah dan tidak melakukan korupsi.

sumber : tribunnews.com

Comments are closed.

Close Search Window