Berita|

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah berkomitmen mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). Upaya kongkret tersebut diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 503/685A/SJ pada 2 Februari 2018 kemarin.

“Para gubernur diwajibkan menunjuk unit teknis OPD (organisasi perangkat daerah) sebagai simpul jaringan Informasi Geospasial Nasional yang bertanggungjawab dalam pencapaian target rencana aksi KSP,” kata Tjahjo Kumolo, saat jadi pembicara pada Rapat Koordinasi (rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional Regional Sumatera, di Hotel Aryaduta, Palembang, Sumsel, Kamis (15/3/2018).

Menurut Tjahjo, KSP memiliki posisi yang strategis, terutama untuk penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk segera mengoperasionalkan fungsi simpul jaringan dan infrastruktur data spasial untuk efektivitas pemakaian data melalui jaringan informasi geospasial nasional.

KSP, jelas Tjahjo, juga memiliki kelebihan untuk menyatukan seluruh informasi peta produksi berbagai sektor, kementerian dan lembaga dalam satu peta secara terintegrasi. Selain itu, KSP pun bakal mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Tak hanya itu, untuk membantu penyelesaian batas daerah di Tanah Air, penggunaan jaringan informasi geospasial nasional bisa menjadi salah satu kunci untuk pencapaian target pertumbuhan daerah dan aspek spasial. 

“Sinergi dalam sinkronisasi dan integrasi data melalui jaringan informasi geospasial nasional diharapkan agar dapat menyelesaikan seluruh target rencana aksi KSP,” imbuh mantan Ketua Fraksi PDIP itu.

Agar bisa terlaksana dan tak membebani daerah, Tjahjo menyarankan pembangunan simpul jaringan informasi tak perlu membentuk perangkat daerah baru. Menurut Tjahjo, pemerintah daerah bisa melakukan penunjukan perangkat daerah untuk jadi simpul jaringan.

“Fungsi simpul jaringan informasi nasional dalam mendukung pembangunan daerah dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,” katanya.

Persiapan Daerah

Tjahjo merinci beberapa hal yang harus dilakukan agar dilakukan daerah untuk mendukung pemberlakukan berbagi data hasil KSP. Pertama, menyiapkan tenaga pendukung atau sumber daya manusia (SDM) yang mengelola simpul jaringan informasi geospasial daerah. Kedua, pemerintah provinsi (pemprov) menyediakan dan/ atau mengefektifkan kembali peralatan/ infrastruktur simpul jaringan yang ada. Ketiga, pemprov menyediakan data spasial untuk diintegrasikan ke dalam geoportal provinsi. Minimal tiga tema IGT (Informasi Geospasial Tematik) yakni batas wilayah administrasi, data RT/RW dan data kawasan masyarakat hukum adat. Keempat, menugaskan unit teknis OPD sebagai koordinator yang melaksanakan rencana aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian target KSP di daerah.

Senada dengan Tjahjo, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin menyatakan pada Agustus mendatang target KSP sudah rampung.

“Kegiatan KSP diselesaikan tahun ini. Kita harapkan, Agustus bisa diluncurkan Bapak Presiden,” kata Hasanuddin.

Sebagai negara yang sangat besar, menurut Hasanuddin, pelaksanaan KSP sangat penting. Pasalnya, tambah dia, nanti tumpang tindih penghambat pembangunan yang selama ini terjadi di seluruh provinsi, kabupaten dan kota bakal berkurang secara drastis. Terutama dengan penggunaan informasi yang sudah terkoneksi dengan KSP. 

Turut hadir dalam rakor itu, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, Gubernur Sumsel Alex Noerdin serta Penjabat Sementara Wali Kota Palembang Ahmad Najib.

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window