Berita|

Pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 11 Desember lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur dan 64 bupati/wali kota ditangkap karena korupsi. Ini mengindikasikan bahwa korupsi politik terus membayangi para kepala daerah, yang memiliki kekuasaan lebih besar setelah diterapkannya otonomi daerah.

Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto memperkirakan? pada 2018 mendatang, seiring penyelenggaraan Pilkada serentak, potensi korupsi politik juga tidak kecil. Kasus suap Wali Kota Tegal Siti Masitha sebesar Rp 5,1 miliar misalnya, ditengarai KPK sebagai upaya penggalangan dana untuk pencalonan kembali Masitha pada Pilkada 2018.

“Ini menuntut KPK dan para penegak hukum untuk berfokus pada 171 daerah yang akan terlibat Pilkada serentak 2018,” kata Arif di Jakarta, Rabu (27/12).

Ia menjelaskan potensi penyelewengan bantuan, seperti Dana Bansos atau pun Dana Desa, juga patut mendapat perhatian. Termasuk pula pemberian ‘uang mahar’, kendati UU Pilkada tegas mengancam diskualifikasi dan pidana penjara. Tingkat kompetisi politik yang ketat berpeluang mendesak kandidat untuk melakukan upaya-upaya ilegal bersama dengan partai-partai pendukungnya.

Menurutnya, ada beberapa penyebab sehingga melahirkan kondisi tersebut.

Pertama, pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik di tangan segelintir oligarki, yang memungkinkan mereka ‘membeli’ jabatan.

Kedua, buruknya pelembagaan politik dalam tubuh partai, yang menegaskan kendali terlalu besar di tangan elite Parpol.

Ketiga, meluasnya partisipasi politik massa tidak diikuti oleh kritisisme pemilih, sehingga mereka mudah diperdaya mobilisasi politik.

Keempat, lemahnya pengawasan terhadap politik uang dan lembeknya penegakan hukum bagi pelanggar hukum Pemilu.

Kelima, politisasi birokrasi yang dilakukan petahana, termasuk dengan menyalahgunakan anggaran negara.

“Perubahan perlu dilakukan dengan menumbuhkan komitmen Parpol maupun para kandidat terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Dengan instrumen lebih baik, Bawaslu dan penegak hukum kini dituntut untuk lebih responsif terhadap pelanggaran hukum Pemilu. Demikian pula birokrasi sipil maupun militer berkewajiban menunjukkan profesionalisme dan netralitas mereka dalam politik. Terakhir, publik pemilih mesti lebih kritis dalam mewujudkan partisipasi politik mereka,” tutup Arif.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window