Berita|

Partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019 dilarang memasang iklan atau membuat berita kampanye hingga dimulainya tahapan kampanye Pemilu 2019. Tahapan kampanye baru dimulai tanggal 23 September 2018 sehingga masih terdapat rentang waktu 7 bulan setelah parpol mendapatkan nomor urut. Hal ini merupakan salah satu poin dari hasil rapat koordinasi KPU, Bawaslu, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Kesepakatan bersama itu yang pertama, iklan kampanye dilarang baik di lembaga penyiaran ataupun media masa baik cetak maupun elektronik. Dikarenakan iklan kampanye akan difasilitasi oleh KPU,” ujar Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, seusai rapat koordinasi di Kantor Bawaslu, Jln MH Thamrin, Sarinah, Jakarta, Selasa (20/2).

Selain Wahyu, hadir dan ikuti menandatangi kesepakatan ini adalah Anggota Bawaslu M. Afifuddin, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Komisioner KPI Nuning Rodiyah.

Kedua, lanjut Wahyu, partai politik diperbolehkan melakukan sosialisasi internal. Sosialisasi ini terkait pemasangan bendara parpol dengan nomor urutnya dan pertemuan terbatas dengan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu setempat.

Kan pasti partai politik mempunyai fungsi sosialisasi dan pendidikan politik. Partai politik punya kepentingan untuk mensosialisasikan nomor urut partai, kita tidak bisa melarang kegiatan sosialisasi internal partai politik,” jelasnya.

Ketiga, kata Wahyu, pemberitaan sosialisasi dan kampanye dilaksanakan dengan mengedepanlan prinsip proposionalitas dan keberimbangan. Hal ini dalam rangka menciptakan keadilan di antara parpol.

“Keempat, kesepakatan KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers akan ditindak lanjuti dengan surat KPU kepada partai politik,” pungkasnya.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window