Berita|

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, mengatakan, selama ini partai politik (parpol) kesulitan memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan di kepengurusan. Hal itu terjadi karena minimnya kemauan parpol dalam merekrut perempuan menjadi politisi.

Menurut Siti, kehadiran perempuan di kepengurusan partai hanya untuk memenuhi syarat formalitas untuk bisa lolos sebagai peserta pemilu. Partai pun terkesan ‘asal’ menunjuk perempuan untuk masuk ke jajaran pengurus, tanpa peduli dengan kualitas.

“Serius enggak ini parpol di Indonesia memenuhi kuota 30 persen perempuan. Apakah parpol sudah melakukan jejaring maksimal atau head hunter untuk merekrut perempuan?” ujar Siti Zuhro di Jakarta, Rabu (31/1).

Siti melihat, parpol tidak serius merekrut perempuan untuk duduk di kepengurusan. Sebab, tujuan parpol dinilainya hanya mencari kekuasaan dan kepentingannya. Bahkan, dia menilai, parpol di Indonesia tak memiliki dimensi sosial. Parpol hanya fokus pada politik pertarungan dalam memenangkan Pilkada atau Pemilu. “Politik itu pertarungan. Parpol tak ada dimensi sosialnya. Hanya kepentingan partai dan kekuasaan,” ucapnya.

Kepengurusan 30 persen kaum perempuan di parpol awalnya untuk memenuhi kesetaraan gender. Artinya, perlu ada keberpihakan terhadap kaum hawa untuk aktif di kancar perpolitikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Padahal, perempuan ini jadi aset parpol. Kalau dilakukan rekrutmen secara baik pastinya kuota 30 persen saat verifikasi parpol tak akan jadi masalah,” katanya.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window