Berita|

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut pelanggaran tertinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serentak yang akan digelar adalah soal keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Bawaslu Divisi Penindakan, Ratna Dewi mengatakan, sejauh ini sudah ada 184 laporan pelanggaran yang masuk dan terekam ke dalam sistem pelaporan Bawaslu. Namun dari sekian banyak laporan tersebut, katanya, jika diprosentasikan, persentasenya kecil untuk bisa sampai pada proses di kepolisian hingga putusan incracht.

“Tapi pada umumnya, yang paling tinggi pelanggarannya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur, bupati, walikota,” terang Dewi di Kantor Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (8/4).

Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan merupakan daerah yang angka keterlibatan ASN-nya tinggi. ASN-ASN tersebut diketahui ikut dalam proses tahapan kampanye di daerahnya.

Namun dari laporan tersebut tidak terinci ASN yang bersangkutan melibatkan dirinya kepada calon petahana atau bukan. Hanya saja saat pelaksanaan pengawasan dilakukan, katanya banyak ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

“Memang angkanya tinggi dan sudah kami rekomendasi kepada Komisi ASN,” katanya.

Sampai saat ini, katanya, ada tiga kasus pelanggaran pemilu yang sudah diputus di pengadilan, yaitu kasus yang terjadi di Sulawesi Utara di Kota Kotamobagu dan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Putusan di daerah tersebut sudah incracht, yakni terkait dengan pemalsuan dukungan untuk calon perseorangan.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window