Berita|

Menjaga dan merawat kerukunan tanggung jawab semua elemen bangsa. Karena itu, pemerintah dan elemen masyarakat harus saling bantu menjaga kerukunan. Sehingga tercipta sinergi. Demikian ditekankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi arahan di acara  Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (Rakornas FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (18/4). Acara itu sendiri, selain dihadiri Mendagri, juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo. 

Menurut Tjahjo, Rakornas FKUB sangat penting dan strategis. Rakornas bisa jadi forum menguatkan sinergi dan koordinasi. Terutama bagi para pemangku kebijakan di daerah, mulai dari gubernur, bupati, walikota hingga kepala daerah. Tjahjo pun mengingatkan bahwa Pemda itu, tak hanya kepala daerah. Tapi juga ada elemen lain, mulai dari kepolisian, pengadilan, TNI dan kejaksaan. Dan, jangan abaikan pula peran tokoh agama dan adat. Karena itu, dalam setiap pengambilan kebijakan, libatkan para tokoh agama, adat dan masyarakat.

“Apa pun yang ada, di tingkat kecamatan sama saja, ada juga namanya Kapolsek, Koramil dan Babinsa, termasuk di kabupaten ada TNI dengan tiga matranya, ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan DPRD. Ini satu kesatuan yang namanya Pemda,” kata Tjahjo.

Sinergi antar semua elemen itu kata dia, sangat penting. Karena ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas. Dengan sinergi dan koordinasi, upaya deteksi dini bisa lebih dioptimalkan. Sehingga potensi dan gejala riak-riak di masyarakat bisa lebih cepat diantisipasi. Dan, menjaga kerukunan saat ini menjadi hal yang urgen. Pemerintah tentunya punya kewajiban menjaga itu. Terutama menjaga kerukunan antar umat beragama.

“Tugas pemerintah hukumnya wajib memberi jaminan kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk bisa menjalankan apa yang menjadi keyakinan agama yang ada. Untuk beribadah yang harus di akomodasikan jalur pengaman oleh jajaran Pemda,” katanya. 

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung tentang keberadaan para penganut aliran kepercayaan.  Kata dia, Mahkamah Konstitusi kemarin telah mengeluarkan putusan tentang warga penganut aliran kepercayaan dalam kontek pengakuan di dokumen kependudukan. Tentu, pemerintah mesti mentaati putusan mahkamah yang bersifat final dan mengikat. Pemerintah juga telah menindaklanjuti keputusan MK, setelah sebelumnya meminta masukan dari berbagai elemen. Dalam rapat kabinet, telah diputuskan format penulisan aliran kepercayaan di kolom KTP. 

“Biasanya kan ditulis agama.  Ada usulan agama/kepercayaan. Tapi kalau garis miring itu agama bisa dianggap sama dengan kepercayaan, padahal agama beda dengan kepercayaan. Jadi nanti akan kita rubah setiap KTP nanti ada kolom agama. Yang aliran kepercayaan itu beda walaupun KTP- nya sama. Dari 261 juta penduduk Indonesia, yang menganut aliran kepercayaan 138.791 jiwa. Itu juga hanya ada di 12 provinsi,” tuturnya.

Pemerintah lanjut Tjahjo telah memutuskan khusus untuk penganut aliran kepercayaan, dalam KTP tidak akan ditulis secara spesifik nama aliran kepercayaannya. Namun cukup ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal lain yang disinggung Tjahjo, adalah tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Menurut Tjahjo, pemerintah menjamin hak warga negara untuk berserikat dan berhimpun  dalam wadah ormas. Bahkan membentuk partai. Tidak ada pengekangan. Faktanya, saat ini tercatat ada  371.757 Ormas. 

“Ini belum yang ormas ormas yang hanya terdata  di notaris, ada juga ormas yang geng motor,  itu juga ormas. Ada ormas keagamaan yang  berbagai macam,” katanya.

Tjahjo mempersilahkan masyarakat untuk membentuk ormas. Tidak ada yang dihalangi. Namun yang tak boleh itu, ketika ormas dipakai sebagai kendaraan yang bertujuan mengancam eksistensi NKRI dan ideologi negara, Pancasila.  Tentu, jika seperti itu, pemerintah tak tinggal diam. Ia contohkan Ormas Gafatar. Awalnya Gafatar melakukan rekrutmen tertutup. Tapi kemudian, setelah merasa sudah sampai pada tahap hijrah, baru ketahuan kedoknya. Gafatar berniat mengambil alih kekuasaan. 

“Pada saat hijrah dari Jawa keluar Jawa punya agenda untuk mengambil alih kekuasaan,” katanya.

Gelagat-gelagat seperti itu, menurut Tjahjo, yang harus dicermati. Jangan sampai fenomena Gafatar terulang lagi. Karena itu pemerintah dan masyarakat harus saling dukung. Sehingga bisa mendeteksi setiap gelagat yang terjadi.

“Saya mohon dukung pemerintah mulai tingkat provinsi sampe desa dan kota ini,” ujarnya.

Stabilitas lanjut Tjahjo, sangat penting. Bahkan jadi kunci suksesnya proses pembangunan. Menjaga kerukunan adalah bagian tak terpisahkan dalam menjaga stabilitas. Pemerintah juga tak alergi akan kritik. Tapi jangan sampai kritikan berisi fitnah dan hoax. Tjahjo berharap, semua elemen, terutama para tokoh yang punya pengaruh dan mengakar di masyarakat, punya komitmen menjaga kerukunan. 

“Tokoh nasionalis kami mohon juga memback up untuk menjaga kerukunan umat beragama. Antara pemerintah dan masyarakat harus saling membantu.  Harmonisasi kunci menjaga stabilitas. Saya kira ini tanggung jawab kita semua. Yang terakhir agama saya mengatakan setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin kelak akan diminta pertanggungjawaban,” kata Tjahjo mengakhiri sambutannya.

sumber : kemendagri.go.id

Comments are closed.

Close Search Window