Berita|

Direktur Politik Dalam Negeri  Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan pemerintah berkomitmen penuh mendukung kelancaran penyelangaraan dua agenda penting politik di tahun 2018, yakni Pilkada serentak dan dimulainya tahapan pemilu nasional 2019. Apalagi dukungan pemerintah merupakan mandat dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

“Pasal 434 UU Pemilu mengamanatkan,   pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Bahtiar, di Jakarta, Senin (5/3). 

Bentuk bantuan dan fasilitasi pemerintah, kata Bahtiar, antara lain penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwascam dan PPS. Bantuan dan fasilitasi adalah penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwascam dan PPS,  pelaksanaan Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu dan pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. 

“Pemerintah juga ikut bertanggungjawab dalam menjamin kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan dukungan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu,” ujarnya. 

Tidak hanya itu, lanjut Bahtiar, pemerintah pusat dan daerah juga gencar melaksanakan monitoring dan pemantauan dalam setiap tahapan Pilkada maupun pemilu. Koordinasi antar lembaga pemerintahan juga terus dikuatkan. Ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam semua tahapan. 

“Ini demi konsolidasi keamanan dan ketertiban, sehingga  stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu bisa terjaga. Kami juga gencar  melaksanakan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Bahtiar.

sumber : kemendagri.go.id

Comments are closed.

Close Search Window