Berita|

Pemilu 2019 adalah yang paling berat dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Hal itu diukur dari sejumlah kompleksitas yang ada, sebagai akibat dari sistem pemilu yang digelar secara serentak, yakni memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu.

Akibatnya, muncul beberapa tantangan yang harus dihadapi KPU untuk dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan, salah satu tantangan adalah mengenai sistem teknis penyelenggaran pemilu. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, hingga bilik suara.

“Bisa dibayangkan, ada 300- an ribu calon yang berkompetisi untuk merebut 30 ribu posisi,” kata Titi dalam Refleksi Akhir Tahun ‘Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019’ di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/12). “Kemudian dengan surat suara yang terdiri dari 2.000 lebih desain, itu bukan pekerjaan yang mudah.

Surat suara yang harus dicetak pun hampir satu miliar,” sambungnya. Titi mengatakan KPU juga punya tantangan untuk membantu publik mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan proses pemilu. Hal ini penting supaya publik tidak terjebak dari kebohongan dan pengaruh yang menyesatkan mengenai pilihan dalam politik.

“Karena kan sekarang kita di tengah masyarakat yang terdikotomi di antara dua kekuatan politik besar. Kalau tidak (paslon nomor urut) 01 ya 02,” ujar Titi. KPU, kata Titi, juga punya tantangan untuk membangun narasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang netral, independen, dan mandiri.

Terakhir, tantangan terbesar KPU adalah untuk memastikan profesionalisme kinerja seluruh jajarannya. Bisa dipastikan, pemilu yang baik tak akan terlaksana jika penyelenggara bekerja berantakan. 

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window