Berita|

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan kegiatan Forum Peningkatan Kualitas Demokrasi pada Aspek Lembaga Demokrasi terkait Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Partai Politik, pada Jum’at 06 September 2019 bertempat di Aula Galampano Kantolalo, Rujab Bupati Muna, Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang dibuka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam hal ini diwakili oleh Direktur Politik Dalam Negeri, La Ode Ahmad, dihadiri oleh Wakil Bupati Muna bapak Ir. H. Abdul Malik Ditu, M. Si, Sekda Kab Muna bapak Drs. Ali Basa, M. Si dan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Muna bapak Samurabi, SH., Hadir sebagai peserta Tim Pokja IDI Provinsi Sulawesi Tenggara, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik Peserta Pemilu di Kab Muna.

Direktur Politik Dalam Negeri, La Ode Ahmad dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi antara unsur pemerintah dengan unsur lembaga demokrasi di wilayah Kab Muna dan sekitarnya khususnya dalam rangka mendorong terciptanya reformasi politik dan reformasi institusi demokrasi sebagai upaya membangun citra demokrasi Indonesia. Lembaga Demokrasi salah satunya partai politik mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Beliau juga mengulas beberapa hal penting perihal Indeks Demokrasi Indonesia yaitu angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh Provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek yang dinilai yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Politic Rights) dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy)

IDI tahun 2018 yang baru saja dirilis oleh BPS pada waktu lalu yang menunjukkan terdapat peningkatan tipis angka IDI dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,28 poin (tahun 2017 sebesar 72.11 meningkat di tahun 2018 sebesar 72.39). Hasil survei tersebut membawa Indonesia masuk dalam kategori Sedang. Adapun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 masuk dalam urutan menengah dengan nilai tercatat 74,32% naik 5.81 poin dari nilai IDI 2017 sebesar 68.51.

Selanjutnya La Ode Ahmad menyampaikan bahwa Partai politik mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan Demokrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 partai politik memiliki beberapa fungsi, Pertama pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kedua, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, Ketiga penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, Keempat partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Kelima, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Terkait pemberian bantuan keuangan partai politik, Direktur Politik Dalam Negeri menyatakan bahwa “partai politik berhak mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD. Penggunaan bantuan keuangan partai politik prioritas digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta dapat digunakan sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik”.

Direktur Politik Dalam Negeri diakhir sambutan menyampaikan, bahwa sebagai bagian dari NKRI masyarakat Muna harus memahami demokrasi secara utuh dan proses politik secara berkesinambungan dengan menselaraskan antara peradaban Muna dengan demokrasi yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Semoga Kab. Muna dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan lokal berdasarkan regulasi yg sudah ada”.

Comments are closed.

Close Search Window