Berita|

Perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik. Oleh sebab itu, perlu adanya grand design yang harus disiapkan sedini mungkin guna mengakomodir peran perempuan dalam politik tersebut.  

“Perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik maka perlu adanya Grand Design yang harus disiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif pusat dan daerah,” kata Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Bahtiar, M.Si dalam diskusi politik yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri bekerja sama dengan Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Diskusi politik ini turut dihadiri perwakilan organisasi sayap partai politik (parpol) perempuan lintas parpol. Edukasi ini bertujuan untuk menyukseskan agenda demokrasi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak tahun 2019.

Bahtiar mengatakan, peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sama sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Itu berarti laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam politik, dunia pendidikan, dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyusunan design besar pemberdayaan perempuan dalam politik, jelas Bahtiar, merupakan strategi yang tepat, baik secara substansi, operasionalisasi, maupun para pemangku kepentingan agar pada Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan perempuan di legislatif bisa mencapai 30 persen. Bila keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen tidak terpenuhi, maka suara dan kepentingan perempuan sulit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arif Syahrizal mengatakan, Kemendagri melalui kemitraan dengan KPPI telah berupaya melakukan kegiatan pendidikan politik yang mendorong agar jumlah partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan Pemilu akan terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga terus berjuang mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, demokratis dan lebih keberadaban.

“Tantangan bagi perempuan di bidang politik ke depan tidaklah ringan. Terlebih, pada era yang syarat dengan kompetisi maupun tantangan zaman yang begitu mengglobal, di mana percepatan serta perubahan kondisi sosial politik begitu masif,” kata Arif.

Terpisah, Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Ditjen Polpum Kemendagri Cahyo Ariawan mengatakan, peran masyarakat sangatlah penting dalam menyukseskan Pemilu serentak Tahun 2019. Peran masyarakat dalam pembangunan harus terus dikuatkan dan dimanfaatkan untuk bersama-sama membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. 

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window