Berita|

Konsolidasi demokrasi masih menemui banyak tantangan. Salah satunya adalah maraknya berita bohong atau hoax. Di tambah, ujaran kebencian bernuansa suku, ras, agama, dan antargolongan atau SARA. Ini harus jadi perhatian bersama.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (25/10). Menurut Wiranto, di era digital, media internet, khususnya media sosial dijadikan alat oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab untuk menyebar hoax dan ujaran kebencian. Yang mengkhawatirkan trennya meningkatkan. Terlebih di tahun ini yang merupakan tahun politik.

Teknologi digital disamping membawa perubahan positif, tapi juga menimbulkan efek samping negatif. Pihaknya mencatat cyber attack lewat teknologi tinggi tak kunjung mereda. Pemerintah sendiri bukan berarti lantas berpangku tangan.

Sepanjang 2018, tercatat ada 324 kasus hate speach atau ujaran kebencian yang ditangani. Dari jumlah itu, sebanyak 152 kasus telah diselesaikan. Sementara untuk berita kebohongan atau hoax, tercatat ada 53 kasus yang diadukan.” 30 di antaranya sudah ditangani,” katanya.

Wiranto pun menghimbau agar publik hati-hati dalam menerima informasi. Apalagi bila informasi itu nuansanya sudah mengarah pada provokasi. Cek dan ricek sangat penting. Dan yang pasti, aparat penegak hukum akan menindak tegas siapa pun yang sengaja menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Bila terbukti menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, pelaku akan langsung ditangkap. Karena hoax itu efeknya bisa berbahaya.

“Sekarang kita melacak hoax itu muncul pertama kali dari siapa, kita harus tahu di sana. Dan kita akan tangkap. Hoax ujaran kebencian dan sekarang dicoba agar tidak dapat terdeteksi. Kita akan mendeteksi itu dan kita akan menindak dengan tegas dan keras,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat hadir di acara Kantor Staf Kepresidenan juga menyoroti tantangan konsolidasi demokrasi. Tjahjo berharap, konsolidasi demokrasi jangan sampai dirusak oleh praktek curang politik. Jangan pula diracuni oleh hoax dan ujaran kebencian.

“Tapi saya bersyukur dari tiga tahapan pilkada serentak yang digelar, semuanya berjalan lancar dan sukses,” kata Tjahjo.

Kerja Bersama

Menurut Tjahjo, tentunya itu adalah modal penting dalam mempercepat dan memperkuat konsolidasi demokrasi. Dan, kerja menguatkan konsolidasi demokrasi, bukan kerja satu lembaga atau satu pihak saja. Tapi kerja bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari unsur pemerintah pusat, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan BIN. Bahkan juga itu tanggung jawab tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri dan media massa.

“Mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada kami tingkatkan Forkopimda itu sampai tingkat kecamatan. Banyak yang lupa bahwa di kecamatan itu ada Kapolsek ada komandan Koramil sampai Babinsa, tokoh agama, masyarakat dan adat,” urai Tjahjo.

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window