Berita|

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta warga Muhammadiyah bersikap arif menghadapi perbedaan pilihan politik menghadapi Pemilu 2019.

Haedar meminta warga Muhammadiyah tidak saling menghujat dan menyudutkan pihak yang berbeda. “Perbedaan pilihan politik juga menjadi hak warga Muhammadiyah. Tetapi jangan saling menyalahkan, menghujat, dan menyudutkan pihak yang berbeda. Lebih-lebih dengan menggunakan dalih agama dan atas nama Muhammadiyah,” kata Haedar dalam pernyataan tertulis, Jumat (24/8).

Haedar mengingatkan Pemilu 2019, baik untuk Pilpres maupun Pileg, akan melibatkan proses politik yang berkompetisi secara terbuka. Waktunya cukup panjang sampai hari pemilihan, sekitar delapan bulan ke depan. Setiap calon maupun pendukungnya akan berusaha memenangkan kompetisi politik lima tahunan itu laksana pertandingan olahraga.

Sebagaimana layaknya kompetisi, setiap pihak akan kerja keras mencari dan memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat yang akan memilih. “Organisasi dan kelompokkelompok sosial yang memiliki relasi dengan masyarakat, lebihlebih yang memiliki akar dan jaringan yang luas seperti Muhammadiyah, tentu akan menjadi ladang pendulangan dukungan massa,” tegas Haedar.

Politik dalam praktiknya akan melibatkan sikap dukung-mendukung maupun sebaliknya tolak- menolak, baik yang terbuka maupun tertutup. Pro dan kontra sikap politik juga akan menjadi pemandangan lazim dalam kompetisi politik lima tahunan itu. Politik selalu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya meraih kepentingan.

“Semua proses politik kalau tidak terkelola dengan baik akan berlangsung keras dan mutlak-mutlakan,” kata Haedar. Bagi Muhammadiyah, tentu kompetisi politik itu juga tidak terhindarkan karena gerakan Islam ini menjadi bagian dari komponen bangsa sekaligus hidup menyatu dengan masyarakat.

Warga Muhammadiyah akan menjadi lahan bagi kepentingan politik mana pun dan itu alamiah dalam proses politik bagi organisasi bermassa besar seperti ini. “Sikap politik warga Muhammadiyah pun beragam, satu sama lain memiliki dukungannya sendiri. Akan ada juga yang aktif menjadi relawan maupun tim pemenangan.”

Hal yang perlu dipedomani seluruh anggota Persyarikatan, termasuk kader dan pimpinannya, bagaimana memosisikan dan memainkan proses politik itu, termasuk dalam berpartisipasi selaku warga masyarakat yang memiliki hak pilih dilakukan secara cerdas, dewasa, bertanggung jawab, dan beretika tinggi.

Selain harus sejalan dengan koridor demokrasi, namun tidak kalah pentingnya niscaya sejalan dengan kepribadian dan khittah Muhammadiyah. “Jangan sampai warga, elite, dan pimpinan Muhammadiyah yang terlibat dalam kompetisi politik tersebut maupun dalam dukung-mendukung dilakukan secara serampangan,” tegasnya.

Perbedaan pilihan politik juga menjadi hak warga Muhammadiyah. Tetapi jangan saling menyalahkan, menghujat, dan menyudutkan pihak yang berbeda. Lebih-lebih dengan menggunakan dalih agama dan atas nama Muhammadiyah. Hindari saling menghakimi dengan hilang adab dan etika. Jauhi sikap saling tuduh dan tuding yang negatif, lebihlebih dengan menggunakan dalil agama yang menghukum dan mencerca.

“Jangan memproduksi ujaran- ujaran dan tulisan-tulisan yang saling menyerang dan menghujat pimpinan persyarikatan. Jaga marwah dan posisi organisasi dengan sebaik- baiknya,” tambah Haedar. Dalam konteks kebangsaan pun perbedaan politik jangan meruntuhkan kebersamaan dan keutuhan selaku bangsa Indonesia.

Sangatlah rugi jika karena politik Muhammadiyah, umat Islam, umat beragama, dan bangsa menjadi terpecahbelah dan saling bermusuhan. 

sumber : koran-jakarta.com

]]>

Comments are closed.

Close Search Window