Berita|

Hasil survei memprediksi hanya ada lima partai politik yang akan lolos ke Senayan.
Hal tersebut mengindikasikan ada sesuatu yang salah dari format kerja sama politik antara partai politik koalisi dengan calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) yang mereka dukung.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin kepada Tribunnews.com, Kamis (8/11/2018).
“Suatu kerjasama politik seharusnya dilandasi oleh asas saling menguntungkan. Ketika parpol bersedia memberikan tiket pencalonan kepada capres-cawapres, disitu semestinya ada kesepakatan timbal balik,” ujar Direktur Sigma ini kepada Tribunnews.com, Kamis (8/11/2018).
Selain kompensasi berupa kursi kabinet, menurut dia, bentuk timbal balik penting lainnya tentu saja bagaimana capres-cawapres bisa ikut membantu dalam mengerek elektabilitas parpol pengusungnya agar bisa lolos Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen secara nasional.
Dengan lolos PT, kata dia, parpol dalam barisan koalisi kelak dapat melanjutkan kerjasama politiknya dengan capres-cawapres terpilih melalui parlemen guna mengamankan program-program pemerintahan baru yang dibentuk.
Menurut dia, wajar bila PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra diprediksi akan unggul dari partai politik lainnya.
Sebab Calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) kader PDI Perjuangan.
Sementara calon presiden dan wakil presiden dari nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah Ketua Umum dan kader partai Gerindra.
“Ada ‘presidential effect’ disitu,” jelas Said.
Begitu pula dengan partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut dia, diperkirakan akan bertambah suaranya karena terdongkrak calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin.
Tetapi parpol-parpol pengusung, termasuk juga parpol pendukung yang lain semestinya juga bisa ikut menerima benefit elektoral dari dukungan yang mereka berikan kepada Jokowi dan Prabowo.
“Boleh jadi, model kampanye yang diset TKN Jokowi-Ma’ruf atau BPN Prabowo-Sandiaga Uno kurang tepat. Sehingga tidak cukup menguntungkan bagi parpol koalisinya, di luar PDIP, Gerindra, dan PKB,” paparnya.
Sebab itu, menurut dia, perlu ada pembaruan format kerjasama politik di antara parpol dengan masing-masing capres-cawapres, khususnya dalam model kampanye yang dikembangkan.
Sebab, jika tidak, hasil survei sangat mungkin akan benar-benar terjadi.
“Dengan hanya lima parpol di Senayan, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi perubahan yang sangat besar dalam peta politik nasional ke depan,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan, elektabilitas PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar berada di urutan empat teratas. 
Hal itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018.
Berikut hasil survei tersebut seperti dikutip Harian Kompas:1. PDI-P (29,9 persen) 2. Partai Gerindra (16 persen) 3. PKB (6,3 persen) 4. Partai Golkar (6,2 persen) 5. Partai Demokrat (4,8 persen).6. Partai Nasdem (3,6 persen) 7. PKS (3,3 persen) 8. PPP (3,2 persen) 9. PAN (2,3 persen) 10. Perindo (1,5 persen) 11. Hanura (1 persen) 12. PBB (0,4 persen) 13. PSI (0,4 persen) 14. Partai Berkarya (0,4 persen) 15. Partai Garuda (0,3 persen) 16. PKPI (0,1 persen).

sumber : tribunnews.com

Comments are closed.

Close Search Window