Berita|

Kehidupan sistem politik yang dihasilkan dari pemilihan kepala daerah merupakan hasil dari kemenangan partai-partai yang berlaga. Sistem politik yang dihasilkan diharapkan akan lebih terbuka sesuai alam demokrasi ini meski jika dilihat dari perspektif kebijakan publik ternyata menjadi tantangan tersendiri.

“Tantangan bagi pembuatan kebijakan politik di daerah ialah sejauhmana pihak-pihak pembuatan kebijakan di DPRD itu bisa melepaskan  diri dari  tarik-menarik kepentingan partai politik yang berkuasa di satu sisi dan pemerintah daerah yang bisa jadi berbeda partai politiknya,” ujar Risnandar Mahiwa, Mahasiswa Program Doktor IPDN Angkatan V kepada redaksi, Selasa (13/3/2018).

Menurut Nandar, begitu dia biasa disapa, dalam konsep ketatanegaraan kita dikenal istilah Trias Politka atau pembagian  kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.  Konsep pembagian  kekuasaan ini hanya ada di pusat dan tidak terbagi pada tingkatan pemerintahan daerah yang artinya:

Pertama, bahwa DPRD itu jelas bagian dari Eksekutif karena lembaga ini melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pelimpahan/ penyerahan kewenangan dari Presiden kepada Kepala Daerah (KDH) berdasarkan urusan yang ada di UU Pemda.

Kedua, bahwa urusan Legislatif itu hanya di pusat, karena tidak ada penyerahan kewenangan dari DPR RI kepada DPRD Provinsi/Kab/ Kota.

Ketiga, dalam konteks Paratai Politik bahwa hubungan antara fraksi/anggota di DPR RI dan fraksi/anggota di DPRD Prov/Kab/Kota bisa dikatakan mempunyai hubungan yang sangat erat bahkan bisa hierarki.

Nandar menjelaskan, kondisi tersebut sangat dilematis bagi anggota DPRD Prov/Kab/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah akan mengikuti kebijakan Parpol/Fraksi atau menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya apalagi apabila Parpolnya tidak sejalan dengan pemerintahan.

Melihat kondisi diatas, lanjut Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Politik & Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini sudah perlu kiranya Negara hadir untuk memperkuat regulasi/ aturan yang dapat memberikan kewenangan kepada anggota DPRD Prov/Kab/Kota dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tanpa intervensi dari Partai Politik pengusungnya.

“Ini akan sejalan dengan arah kebijakan visi pembangunan politik dimana pada tahun 2025 demokrasi kita akan terkonsolidasi baik terkait RPJPN, RPJMN dengan Pesta Demokrasi (Pilpres, Pileg dan Pilkada) dimana syarat utamanya adalah My Politik Otonom, My Sipil Otonom, My Ekonomi Otonom, Birokrasi Netral dan efisien serta ada kemandirian secara nasional.

sumber : kesbang.com

Comments are closed.

Close Search Window