Berita|

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan seluruh peserta Pemilu 2019 agar memperhatikan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam mengajukan alat peraga kampanye (APK).

Komisioner KPU, Hasyim Asyari, menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, materi kampanye harus memperhatikan visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu.Materi tersebut yang nantinya harus dimuat dalam APK.

“Mereka masing-masing punya visi, misi, dan program kerja. Itu silakan dikonstruksikan dan didesain (untuk APK) sesuai dengan ideologinya atau sesuai dengan visi partai masing-masing,” kata Hasyim usai acara Penyampaian dan Penetapan Desain APK Peserta Pemilu 2019 Tingkat Pusat, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/10).

Kedua, APK harus memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik yang tertuang dalam undang- undang maupun Peraturan KPU (PKPU).

Misalnya, penyampaian pesan kampanye dalam APK dilarang menyebarkan fitnah, menyerang orang atau pihak lain, dan bermuatan SARA. Sesama peserta pemilu diimbau untuk saling membangun citra diri yang baik di hadapan publik.

“Hal itu penting untuk diperhatikan, supaya kampanye tidak menimbulkan persoalan, terlebih konflik. Kalau kemudian dipersepsikan masyarakat menjadi tidak baik, itu kan kemudian menjadi problem tersendiri, verifikasinya menjadi berkepanjangan, kegiatan kampanye konsentrasinya menjadi buyar,” ujar Hasyim.

Terakhir, Hasyim berpesan supaya seluruh peserta pemilu dapat memanfaatkan masa kampanye dengan baik.Terhitung sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang, peserta dapat mamaksimalkan penggunaan masa kampanye melalui sejumlah metode atau media yang telah diatur oleh KPU.

“Peserta pemilu sudah menyiapkan strategi apa, media apa yang mau, nanti tolong digunakan semaksimal mungkin,” kata dia.

Tujuh Parpol

Hingga kemarin, baru tujuh dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 dinyatakan telah melengkapi desain APK. Tujuh partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Garuda, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Parta Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Selain tujuh parpol, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden juga telah melengkapi desain APK. Partai politik diharuskan mengirim desain APK ke KPU paling lambat 5 November 2018.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berkewajiban untuk menyediakan alat peraga kampanye untuk peserta pemilu, berupa baliho dan bilboard.

Penyediaan APK oleh KPU itu dibiayai negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mekanisme pengadaan APK diawali dengan penyerahan desain APK setiap partai politik ke KPU.

Setiap desain APK harus disetujui KPU sebelum dicetak. Saat pengecekan desain, KPU akan mencermati, apakah desain APK sudah sesuai dengan ketentuan atau masih ada yang perlu diperbaiki.

Selanjutnya, KPU akan melakukan produksi APK melalui proses tender. Diharapkan, seluruh APK yang difasilitasi oleh KPU akan selesai sebelum akhir tahun 2018 dan sudah didistribusikan ke peserta Pemilu 2019.

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window