Berita|

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menolak wacana sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diubah melalui DPRD. Amali menilai pemilihan kepala daerah secara langsung lebih baik untuk demokrasi ketimbang lewat DPRD.

Amali beranggapan, jika ada hal yang kurang baik dalam pelaksanaan Pilkada langsung sejauh ini maka harus diperbaiki, bukan mengganti sistemnya.

“Saya meyakini bahwa pelaksanaan Pilkada langsung buat demokrasi kita itu lebih baik ketimbang kita kembalikan lagi ke DPRD,” kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Sistem pemilihan langsung, kata Amali, juga menghasilkan kepala daerah berkualitas. Banyak kepala daerah berkualitas hasil Pilkada langsung yang mampu mengangkat daerahnya.

Sebut saja Presiden Joko Widodo, Wali kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali kota Bandung Ridwan Kamil hingga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Saya melihat dengan pemilihan langsung ini akan menghasilkan pemimpin yang punya kualitas,” ujar Amali.

Amali menepis opini yang menyebut maraknya korupsi dan politik uang merupakan akibat dari pelaksanaan Pilkada langsung. Menurutnya, tak ada jaminan Pilkada lewat DPRD bisa terbebas dari politik uang.

“Memang siapa yang bisa menjamin kalau di DPRD enggak ada money politic?” ungkapnya.

Masalah politik uang dan korupsi dalam Pilkada sebenarnya bisa dicegah oleh partai politik. Amali menuturkan, partai politik harus mencari calon kepala daerah memiliki kemampuan dan berintegritas agar tidak tergoda melakukan perbuatan melawan hukum.

“Bagaimana memilih dan menghasilkan calon yang benar-benar punya kemampuan memimpin punya karakter kerakyatan dan dia punya konsistensi menjalankan program terus tidak tergoda untuk melanggar hukum dan sebagainya,” tegas dia. 

sumber : merdeka.com

Comments are closed.

Close Search Window