Berita|

Indonesia akan memasuki Pilkada serentak 2018. Perhelatan itu bukan agenda agama maupun agenda suku tertentu. Untuk itu, pilkada bukan ajang memilih pemimpin agama atau pemimpin suku.

Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, dalam diskusi bertajuk “Pilkada 2018 dalam pusaran Politik SARA” yang digelar Megawati Institute, Rabu (24/1). Basarah menjadi pembicara bersama peneliti SMRC Djayadi Hanan, staf ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Asep Salahuddin.

Menurut Basarah, semua pihak harus mengingat kembali perjalanan sejarah Indonesia khususnya peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa itu adalah antitesis politik devide et impera Belanda demi menguasai nusantara selama lebih dari 300 tahun. Dengan politik itu, Belanda mengadu domba para raja di nusantara, dan membagi kelas-kelas masyarakat.

“Nah kelompok pergerakan saat itu sadar betul dengan dipecah belah itu, penjajah bisa menguasai bangsa dan sumber daya alam kita demi kesejahteraan penjajah sendiri,” kata Basarah.

Maka di situ muncul keinginan untuk bersatu dan terlaksana Sumpah Pemuda.

“Jadi kalau di Pilgub Jakarta terjadi perpecahan terkait identitas, maka kita mengaalami kemunduran yang jauh dibanding para pendiri bangsa kita sendiri,” tegasnya.

?Jika pilkada masih mengekploitasi politik identitas, maka mundur 89 tahun dan kalah dengan generasi yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda.

Basarah menekankan bahwa demokrasi yang dijalankan saat ini bernafaskan pertarungan bebas, atau free fight liberalism. Sehingga demokrasi dipandang sebuah industri yang memiliki unsur biaya produksi hingga keuntungan.

PDIP kata Basarah, mendorong Pilkada serentak 2018 sebagai tahun pesta rakyat yang oleh Presiden Jokowi disebut sebagai kegembiraan.

Mengulangi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Basarah menegaskan Pilkada 2018 harus menjadi kompetisi adil. Pilkada tak boleh ditunggani pihak tertentu untuk mengkampanyekan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

“Pilkada serentak 2018 adalah agenda negara, bukan agenda agama dan suku. Maka yang dipakai adalah UU negara, yang dipilih adalah pemimpin daerah, bukan pemimpin agama dan suku. Maka tak tempatnya bila kita memilih pemimpin berdasarkan agama dan sukunya,” kata Basarah.

Justru yang dicari adalah para kandidat dapat menjanjikan kesejahteraan rakyat sesuai janji sila kelima Pancasila.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window