Berita|

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang saat ini berjalan. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi agar paham radikalisme tidak semakin meluas, terlebih pasca terungkapnya aktivitas terorisme di lingkungan kampus.

“Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang,” kata Presiden Jokowi di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, sebagaimana keterangan Biro Pers, Kamis (7/6). Menurut Presiden, proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI.

Meski begitu, Presiden berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini. “Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama.

Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan,” ucap Presiden. Presiden mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini. “Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian,” tutur Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait. “Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya,” tutup Presiden.

Seperti diketahui, sebanyak empat bom aktif diamankan Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri usai penggeledahan di Kampus Universitas Riau (Unri). Empat bom itu diamankan dari tiga terduga teroris yang diamankan petugas.

Soal THR

Sementara Presiden juga memastikan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para aparatur negara baik di pusat maupun daerah akan diselesaikan tepat pada waktunya. Pemberian itu termasuk komitmen dan kesiapan anggaran THR pegawai negeri sipil (PNS) khususnya di daerah. Presiden pun menjelaskan informasi tersebut diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, seluruh daerah telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. “Seluruh daerah (542 daerah) sudah menganggarkan. Sampai saat ini, sudah sekitar 380-an daerah yang menyalurkan THR. Ini tinggal proses penyelesaian saja,” kata Presiden Jokowi disela- sela melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu.

Menurut Presiden, dalam waktu satu atau dua hari ke depan, penyaluran THR diharapkan sudah diselesaikan. “Ada yang mungkin sudah diberikan minggu yang lalu. Ada yang baru diberikan minggu ini. Jadi tinggal sehari dua hari ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah,” ujar Presiden. Kebijakan pemberian THR bagi para aparatur negara ini sebenarnya telah diterapkan sejak tahun 2016 lalu.

Dalam keterangannya, Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa seluruh daerah yang secara keseluruhan berjumlah 542 daerah telah menganggarkan THR dalam APBD-nya. Jumlah daerah yang telah membayarkan THR kepada para aparaturnya sampai dengan saat ini ialah sebanyak 384 daerah yang terdiri atas 25 provinsi, 66 kota, dan 293 kabupaten.

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window